 |
| Korlap Jaringan Mata Publik, Kang Sem saat berorasi.(Dok/Istimewa). |
Sorotan muncul setelah terdapat perbedaan angka antara pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pemaparan DLH di hadapan Komisi C DPRD Surabaya. Dalam pembahasan TAPD, anggaran DLH disebut berkurang sekitar Rp24 miliar, sedangkan dalam pemaparan DLH tercatat kenaikan sekitar Rp190 miliar. Selisihnya mencapai sekitar Rp214 miliar.
Korlap Jaringan Mata Publik, Kang Sem, berharap Pemkot Surabaya memberikan penjelasan mengenai angka resmi anggaran DLH serta penyebab perbedaan tersebut.
"Kami mempertanyakan angka yang sebenarnya. Kalau di TAPD disebut turun Rp24 miliar, sementara dalam pemaparan DLH justru naik Rp190 miliar, masyarakat tentu bertanya-tanya. Mana angka yang benar dan mana yang menjadi angka resmi Pemkot Surabaya?" ujarnya, Rabu (02/09/2026).
Menurutnya, jika perbedaan terjadi akibat penyajian data, perlu segera dikoreksi. Namun, apabila berkaitan dengan perubahan program atau pergeseran anggaran, masyarakat juga perlu mendapat penjelasan.
Pengelolaan Sampah dan Jamban
Jaringan Mata Publik turut meminta penjelasan mengenai anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk alat pengolahan sampah, termasuk dasar pengadaan, jumlah, harga satuan, spesifikasi, penyedia, lokasi, kapasitas dan manfaatnya.
Kang Sem juga mempertanyakan skala prioritas pengadaan tersebut di tengah kebutuhan gerobak dan bak sampah di sejumlah kampung.
Selain itu, terdapat anggaran sekitar Rp13 miliar untuk pembangunan jamban. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), DLH menyebut masih ada sekitar 1.487 warga yang membutuhkan fasilitas jamban, meskipun Surabaya telah dinyatakan 100 persen Open Defecation Free (ODF).
Jaringan Mata Publik meminta lokasi dan penerima program tersebut dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Belanja Satgas dan Pengadaan
Perhatian juga diarahkan pada belanja sekitar Rp17 miliar per bulan untuk 4.155 personel Satgas DLH. Kang Sem berharap anggaran tersebut disertai indikator kinerja, pembagian wilayah, pengawasan dan evaluasi yang jelas.
"Yang kami ukur bukan hanya berapa uang yang dibelanjakan, tetapi apa manfaatnya. APBD harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang nyata," tegasnya.
Jaringan Mata Publik juga meminta informasi pengadaan barang dan jasa DLH dibuka, meliputi nilai anggaran, spesifikasi, jumlah, lokasi penggunaan, penyedia, serta hasil atau manfaat program.
"Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami meminta transparansi. Kalau semua program dan pengadaan sudah sesuai aturan, tentu tidak perlu takut untuk membuka datanya kepada publik," ujarnya.
Dorong Sinkronisasi dan Evaluasi
Jaringan Mata Publik berharap Wali Kota Surabaya memastikan data anggaran DLH antara TAPD, DLH, Komisi C dan Banggar DPRD Surabaya dapat disinkronkan.
Mereka juga mendorong audit dan evaluasi terhadap program DLH, khususnya yang memiliki nilai anggaran besar, serta meminta angka final anggaran setelah sinkronisasi dapat disampaikan kepada masyarakat.
Kang Sem menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghambat program lingkungan hidup Pemkot Surabaya.
Sebaliknya, keterbukaan dinilai penting agar penggunaan APBD efektif, transparan, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
"Kami ingin Surabaya semakin bersih, pelayanan semakin baik dan anggaran benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui besarnya anggaran, tetapi tidak mengetahui hasil dan manfaatnya," tegasnya.
Jaringan Mata Publik juga meminta penjelasan Wali Kota terkait 15 poin, mulai dari penyebab dan angka resmi anggaran DLH, tanggung jawab atas perbedaan data, perubahan anggaran, total anggaran pengelolaan sampah, dasar dan kapasitas alat pengolahan sampah, prioritas gerobak, data 1.487 warga penerima jamban, belanja Satgas, indikator kinerja, keterbukaan pengadaan, hingga kesediaan melakukan audit dan waktu penyampaian angka final anggaran kepada publik.
"Pertanyaan kami sederhana: apakah Wali Kota Surabaya dapat menjamin setiap rupiah anggaran DLH yang berasal dari APBD benar-benar digunakan secara efektif, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Surabaya?" pungkas Kang Sem. (Red)
Komentar