 |
| Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Dini Rahmania saat dalam acara Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam).(Dok/Istimewa). |
Hal tersebut disampaikan Dini saat menjadi narasumber dalam program Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam), Sabtu (17/10/2026).
Program Ngopi merupakan forum kolaboratif yang mempertemukan unsur pembuat kebijakan, termasuk DPR RI dan Kementerian Agama, akademisi seperti FTIK UIN KHAS Jember, serta praktisi pendidikan dari pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam di wilayah Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur.
Dalam pertemuan bersama kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo tersebut, Dini menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada guru.
Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan fasilitas dan bantuan pendidikan terdistribusi secara adil berdasarkan kebutuhan masing-masing madrasah.
“Guru madrasah harus terus upgrade, memperbarui kompetensi dan metode pembelajaran, termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi seperti AI,” tegas Dini.
Legislator NasDem dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Probolinggo–Pasuruan) itu mengingatkan bahwa tuntutan peningkatan kualitas guru harus diimbangi dengan dukungan nyata dari pemerintah.
Madrasah dengan jumlah siswa besar, kata dia, tidak boleh terus tertinggal hanya karena keterbatasan sarana pendidikan dan akses terhadap bantuan.
“Kami sering turun langsung ke madrasah-madrasah di Kabupaten Probolinggo. Kondisinya harus menjadi perhatian agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo tersebut juga meminta pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan madrasah berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar mengandalkan data administratif.
Menurut Dini, pemerataan fasilitas pendidikan bukan hanya menyangkut pembangunan gedung atau penyediaan sarana belajar. Lebih dari itu, pemerataan merupakan bagian dari upaya memenuhi hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Ia menegaskan, peningkatan kompetensi guru dan pemerataan dukungan pemerintah harus berjalan beriringan agar kualitas pendidikan madrasah dapat meningkat secara menyeluruh.
"Guru dituntut terus berkembang, pemerintah pun harus memastikan dukungan tidak timpang. Sebab, mutu pendidikan tidak akan merata jika kesempatan belajar masih dibatasi oleh minimnya fasilitas," pungkas Dini. (Red)
Komentar