 |
| Marsuto Alfianto, Owner CV Jawara Internasional Djaya.(Dok/Istimewa). |
Kebijakan yang lahir dari rahim aksi demonstrasi massa pada Kamis (1/10/2026) ini justru menuai kritik tajam dari anggota DPRD Pamekasan.
Menanggapi kritikan tersebut, Owner CV Jawara Internasional Djaya, Marsuto Alfianto—sosok yang turut mengawal perjuangan para demonstran hingga SE itu diterbitkan—langsung melayangkan reaksi keras.
Alfian, sapaan akrabnya, secara terbuka menyesalkan sikap anggota DPRD Pamekasan dari Fraksi PPP, Abd Rasyid Fansori, yang dinilai tidak memiliki hati nurani. Sebab, lebih membela tenaga kesehatan (nakes) ketimbang keselamatan nyawa pasien miskin.
"Nakes itu dapat gaji, remon, dan gospel. Sementara pasien sakit bisa meninggal jika tidak dapat pelayanan," tegas Alfian dengan nada geram.
Sebelumnya, Abd Rasyid Fansori melontarkan kritik pedas terhadap SE bupati tersebut. Politisi PPP itu menilai kebijakan tersebut sebagai barang lama yang tidak solutif dan justru berpotensi memicu masalah baru, mulai dari kontradiksi aturan kegawatdaruratan di puskesmas hingga anjloknya target pendapatan rumah sakit yang dipatok Rp170 miliar pada tahun 2026.
Rasyid mengibaratkan kebijakan ini sebagai politik belah bambu yang menuntaskan urusan pasien namun mengabaikan nasib tenaga medis serta operasional fasilitas kesehatan.
Menepis argumen tersebut, Alfian membeberkan data konkret mengenai kondisi finansial fasilitas kesehatan di Pamekasan. Ia mengungkap bahwa Rumah Sakit dr. H. Slamet Martodirdjo (RS Smart) selama ini memiliki performa keuangan yang sangat sehat dan tidak pernah merugi.
"Tahun lalu pada 2025, untungnya RS Smart itu mencapai Rp83 miliar. Uang tersebut bahkan hangus begitu saja, untuk memperbaiki alat CT Scan saja tidak mampu," ungkap Alfian.
Ia menambahkan, meski dirinya memiliki banyak kerabat yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, prioritas utama saat ini adalah keselamatan warga miskin di Pamekasan yang sedang diterpa sakit dan terhimpit masalah biaya tanpa memiliki jaminan BPJS.
Sebagaimana diketahui, SE Bupati Pamekasan Kholilurrahman memuat pembebasan biaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Kebijakan ini mencakup layanan rawat jalan dan kegawatdaruratan di UPT Puskesmas serta RSUD Waru, seluruh jenis pelayanan kesehatan di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo, serta layanan biakesmaskin melalui RSUD Mohammad Noer.
Di tengah perdebatan antara legislatif dan pendukung kebijakan mengenai proyeksi pendapatan BLUD dan nasib nakes, polemik ini kini menjadi sorotan publik luas, dengan pertaruhan utama antara stabilitas finansial fasilitas kesehatan versus hak dasar keselamatan pasien miskin di Pamekasan.
DPR itu wakil rakyat, bukan wakil Nakes. Ketika ada keluhan dari masyarakat, coba berpihak kepada masyarakat. Bukan berpihak kepada lainnya," tukas Alfian. (Red)
Komentar