![]() |
| Koordinasi terkait permasalahan kekeringan di Kabupaten Sumenep.(Dok/Istimewa). |
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih untuk minum, memasak, dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar penanganan kekeringan berjalan terarah serta bantuan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Tenaga Ahli DPR RI, Sudahri, mengatakan persoalan kekeringan di Pasongsongan perlu mendapat perhatian serius melalui langkah konkret dan terukur. Ia berharap BPBD dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekaligus mendorong keterlibatan BNPB dalam membantu masyarakat terdampak.
“Persoalan kekeringan di Sumenep, khususnya wilayah Pasongsongan, harus menjadi perhatian bersama. Kami berharap BNPB turun tangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan air bersih sesuai kebutuhan,” ujar Sudahri, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, pemetaan wilayah terdampak menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif. Data mengenai desa-desa yang mengalami keterbatasan air bersih diperlukan agar penyaluran bantuan lebih merata dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan respons sesaat. Dibutuhkan langkah cepat yang disertai perencanaan dan koordinasi berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama kekeringan berlangsung.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk minum, memasak, dan keperluan sehari-hari. Karena itu, diperlukan langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan dari seluruh pihak terkait,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Sumenep, Catur, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan berbagai elemen guna mempercepat penanganan kekeringan, khususnya di Kecamatan Pasongsongan.
“Kami siap bersinergi dengan berbagai elemen untuk mempercepat penanganan kekeringan, khususnya di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep,” ujar Catur.
Kolaborasi antara DPR RI, BNPB, BPBP, GP Ansor Kabupaten Sumenep, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan kekeringan di Kabupaten Sumenep.
Di tengah keterbatasan sumber air, percepatan distribusi bantuan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tetap memperoleh akses air bersih untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan warga selama kekeringan, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi potensi bencana serupa. (Red)


Komentar