 |
| Ketua PGRI Jawa Timur H. Djoko Adi Waluyo saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Jurnalistik Batch #3 di The Alana Hotel Surabaya.(Dok/Istimewa). |
Tantangan jurnalisme pada era abundance atau kelimpahan informasi bukan lagi sebatas kemampuan memproduksi berita, melainkan memastikan informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Ketua PGRI Jawa Timur, H. Djoko Adi Waluyo, saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Jurnalistik Batch #3 yang diinisiasi oleh GMNI Surabaya Raya bersama Rumah Literasi Digital (RLD). Acara yang diikuti oleh 28 kader serta alumni GMNI ini berlangsung di The Alana Hotel Surabaya, pada Jumat (16/10/2026).
Dalam kesempatan ini, Joko AW menekankan pentingnya membangun jurnalisme nasionalis yang tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui karya jurnalistik yang jujur, kritis, dan bertanggung jawab.
Menurut dia, kemudahan mengakses telepon pintar dan media sosial membuat siapa pun dapat memproduksi serta menyebarkan informasi. Namun, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang kehilangan konteks.
“Jurnalis nasionalis bukan jurnalis yang hanya bisa meneriakkan ‘NKRI Harga Mati’ di Instagram. Jurnalis nasionalis adalah jurnalis yang merawat Indonesia dengan karyanya,” ujarnya.
Jurnalisme bukan alat propaganda
Ia mengingatkan jurnalis muda agar tidak terjebak menjadi buzzer yang hanya bertugas memuji atau menyerang pihak tertentu. Pers, menurut dia, harus tetap berpijak pada kebenaran dan kepentingan masyarakat.
Jurnalisme nasionalis bukan berarti membenarkan semua kebijakan pemerintah. Sebaliknya, kritik juga harus disampaikan berdasarkan fakta, data, dan kepentingan publik, bukan sekadar dorongan untuk menciptakan kegaduhan.
Di tengah maraknya informasi sensitif yang berpotensi memicu konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), jurnalis dituntut menghadirkan klarifikasi serta penjelasan yang utuh.
“Nasionalisme berarti menjaga nalar bangsa tetap waras,” tuturnya.
Ia juga mendorong generasi muda memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), aplikasi penyuntingan video, dan platform media sosial, untuk meningkatkan kualitas karya jurnalistik.
Namun, penguasaan teknologi perlu diimbangi sikap kritis terhadap algoritma media sosial yang kerap mengutamakan konten sensasional dan memancing emosi.
Jurnalis, kata dia, tidak boleh menjadikan jumlah penonton atau popularitas sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah berita. Kisah guru honorer yang mengabdi puluhan tahun di pelosok Tuban, perjuangan petani garam di Madura, hingga prestasi anak berkebutuhan khusus juga layak mendapat ruang pemberitaan.
Cerita-cerita dari masyarakat tersebut dinilai penting karena menggambarkan kerja keras, ketahanan, dan potensi bangsa yang tidak selalu muncul dalam arus utama percakapan digital.
Pegang prinsip 3C sebelum menerbitkan berita
Untuk memperkuat jurnalisme kebangsaan, ia memperkenalkan tiga prinsip yang disebut 3C, yakni Check, Context, dan Care. Ketiganya menjadi pengingat agar jurnalis tidak terburu-buru menerbitkan informasi tanpa pemeriksaan memadai.
Prinsip pertama, Check, menekankan pentingnya memverifikasi fakta sebelum menulis dan menyebarkan berita. Setiap informasi perlu diuji agar jurnalis tidak ikut memperluas peredaran kabar keliru.
Prinsip kedua, Context, mengharuskan jurnalis menyajikan informasi secara utuh. Potongan video, pernyataan, atau data yang dilepaskan dari konteksnya dapat menimbulkan kesalahpahaman hingga mendorong publik menghakimi seseorang secara tidak adil.
Adapun prinsip ketiga, Care, berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam memproduksi informasi. Jurnalis perlu mempertimbangkan dampak pemberitaan terhadap masyarakat tanpa mengorbankan fakta maupun independensi pers.
Melalui tiga prinsip itu, ia berharap jurnalis muda memiliki pegangan untuk menghadapi derasnya arus informasi sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Perluas liputan hingga ke pelosok
Selain meningkatkan kemampuan verifikasi, jurnalis muda diminta memperluas jangkauan liputan. Menurut dia, realitas Indonesia tidak bisa dipahami hanya melalui peristiwa yang terjadi di Jakarta atau percakapan di ruang digital.
Jurnalis perlu turun langsung ke sekolah, pelabuhan, desa, dan berbagai pusat kehidupan masyarakat untuk mendengar persoalan yang dihadapi warga.
Sekolah-sekolah PGRI di daerah, misalnya, dapat menjadi ruang untuk menggali kondisi guru, tantangan pendidikan, dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, kehidupan nelayan di kawasan pesisir menyimpan persoalan ekonomi dan sosial yang membutuhkan perhatian media.
“Indonesia tidak hanya Jakarta. Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.
Ia menilai liputan dari daerah penting agar media tidak hanya mengulang isu yang ramai dibicarakan, tetapi juga menghadirkan persoalan masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Kehadiran jurnalis di lapangan juga memungkinkan berita dibangun melalui pengalaman langsung, wawancara dengan sumber yang relevan, serta pemeriksaan fakta yang lebih mendalam.
Bangun kepercayaan diri melalui cerita Indonesia
Pesan berikutnya adalah pentingnya membangun narasi keindonesiaan tanpa terjebak dalam pemberitaan yang hanya menonjolkan kekurangan bangsa.
Ia mendorong jurnalis mengangkat inovasi siswa SMK di Gresik, perkembangan usaha rintisan yang tumbuh di Tuban, hingga praktik toleransi antarumat beragama di Jawa Timur.
Kisah semacam itu bukan berarti menutup mata terhadap persoalan nasional. Jurnalisme tetap harus mengungkap masalah, mengawasi kekuasaan, dan menyampaikan kritik. Namun, pemberitaan juga perlu memberi ruang bagi inisiatif, solusi, dan capaian masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, media diharapkan dapat membantu publik memahami persoalan secara lebih berimbang sekaligus mengenali potensi yang dimiliki bangsa.
Jurnalis menjaga perbatasan pikiran bangsa
Menutup pesannya kepada generasi muda, Ketua PGRI Jatim itu mengingatkan bahwa ancaman terhadap persatuan tidak hanya datang dari konflik fisik, tetapi juga dari informasi palsu dan kebencian yang berkembang di ruang publik.
Karena itu, jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang beredar tidak memperkeruh hubungan antarkelompok masyarakat.
Joko AW mengibaratkan peran jurnalis sebagai penjaga perbatasan pikiran bangsa. Jika tentara menjaga wilayah fisik negara, jurnalis bertugas menjaga ruang publik agar tetap sehat melalui informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut sekaligus menjadi ajakan bagi jurnalis muda untuk menempatkan profesionalisme, integritas, dan kepentingan publik sebagai landasan kerja.
Di tengah persaingan mendapatkan perhatian di ruang digital, tantangan jurnalisme bukan sekadar menjadi yang tercepat menyampaikan kabar, melainkan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, utuh, dan bermakna. (Red)
Komentar