> Bentuk Keterbukaan Informasi Publik, Idealnya Pemda Wajib Terbitkan Laporan Keuangan Teraudit di Media Massa
|
Menu Close Menu

Bentuk Keterbukaan Informasi Publik, Idealnya Pemda Wajib Terbitkan Laporan Keuangan Teraudit di Media Massa

Rabu, 16 Desember 2020 | 22.09 WIB

 

Dr. Rizal Ramli (Ekonom Senior) dalam suatu acara bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa

lensajatim id Surabaya-Ekonom senior, Rizal Ramli (RR) menyoroti pola kepemilikan media yang cenderung oligopolistik dan tidak sehat. Rizal Ramli mengingat kiat koleganya Marzuki Usman, ketika menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) pada akhir 1980-an.


Marzuki Usman mewajibkan semua perusahaan go public untuk menerbitkan laporan keuangan yang teraudit di dua media (cetak) nasional.


“Kiat ini ternyata bisa menghidup media cetak yang fokus pada berita ekonomi dan bisnis hingga sekarang,” ujar Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur itu, Rabu (16/12/2020).


Secara inovatif, Rizal Ramli mengusulkan agar seluruh pemerintah daerah (Kota, Kabupaten dan Provinsi) di Indonesia agar wajib menerbitkan laporan keuangannya yang teraudit di media yang berskala lokal dan regional (digital atau cetak). 


Cara itu, kata penasehat Forkom Jurnalis Nahdliyin ini bakal menghidupi media yang saat ini sangat ketat persainganya. Selain juga memberikan keterbukaan informasi kepada publik. Apalagi itu dana APBD yang bersumber dari pajak yng notabene uang rakyat. 


“Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut adalah cermin good governance yang dapat menjadi rujukan untuk membuat pemeringkatan kinerja pemda maupun kepala daerah. Sehingga kepala daerah yang amburadul laporan keuangan dan kinerjanya tak layak lagi mencalonkan diri sebagai petahana,” kata tokoh aktivis mahasiswa era '78 tersebut. (Had)


Bagikan:

Komentar