|
Menu Close Menu

Relokasi RPH Pegirian Diprotes, DPRD Surabaya Janji Perjuangkan Aspirasi Mitra Jagal

Rabu, 14 Januari 2026 | 19.45 WIB

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Muhammad Saifuddin saat menemui massa aksi dari Mitra Jagal di DPRD Kota Surabaya.(Dok/Istimewa).
Lensajatim.id, Surabaya — Relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian ke Tambak Osowilangun, Surabaya, mendapat penolakan dari para mitra jagal. Penolakan tersebut disuarakan melalui aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (14/01/2026). 


Dalam aksinya, massa menyampaikan orasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan relokasi. Situasi sempat memanas ketika sejumlah peserta aksi mencoba masuk ke ruang Ketua DPRD Kota Surabaya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.


Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin, turun langsung menemui massa. Ia menegaskan bahwa aspirasi mitra jagal sudah menjadi pembahasan di internal DPRD.


“Terkait tuntutan kalian semua, kami di DPRD sedang melakukan diskusi. Masukan dari panjenengan menjadi bahan penting dalam pembahasan,” tegas legislator Partai Demokrat tersebut.


Saifuddin menambahkan, DPRD Surabaya berkomitmen membela kepentingan masyarakat. Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat adalah prinsip yang tidak dapat ditawar.


“Kemarin lusa pimpinan DPRD, Arif Fathoni, juga sudah menyampaikan bahwa keberpihakan anggota DPRD adalah harga mati untuk masyarakat,” ujar Pengurus PW GP Ansor Jawa Timur ini. 


Ia mengajak perwakilan mitra jagal dan tokoh masyarakat setempat untuk duduk bersama dalam forum dialog guna mencari solusi terbaik atas polemik relokasi RPH tersebut.


“Kami mengajak semua pihak berdialog. Kita cari jalan tengah yang tidak merugikan masyarakat dan tetap mempertimbangkan aspek tata kota serta pelayanan publik,” kata Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Versi Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) ini. 


Selain itu, Saifuddin juga meminta massa aksi agar tidak bertindak anarkis dan tetap menjaga kondusivitas Kota Surabaya.


“Kami mohon aksi ini dilakukan secara damai. Hindari tindakan yang merugikan, jaga kondusivitas Kota Pahlawan,” pungkas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini. 


Aksi demonstrasi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk menimbang kembali kebijakan relokasi, khususnya terkait aksesibilitas, dampak ekonomi bagi mitra jagal, serta kesiapan fasilitas di lokasi baru. Dialog antara pemkot, DPRD, dan perwakilan mitra jagal diharapkan melahirkan keputusan yang adil bagi semua pihak. (Had) 

Bagikan:

Komentar