 |
| Sejumlah Pengurus DPC Partai Nasdem Kota Surabaya saat menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD Partai Nasdem Kota Surabaya ke Kantor DPW Partai Nasdem Jawa Timur (Dok/Istimewa) |
lensajatim id Surabaya- DPD Partai Nasdem Kota Surabaya terus bergolak. Setelah sebelumnya beberapa DPC Partai Nasdem di Kota Surabaya mempertanyakan transparansi dana banpol dengan menggelar aksi.
Kali ini kader Partai besutan Surya Paloh itu kembali mendatangi kantor DPW Nasdem Jatim, Sabtu (27/2/2021)
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, kedatangan mereka kali ini ada 26 pengurus DPC di tingkat kecamatan yang menyambangi kantor NasDem Jatim. Lebih banyak dari sebelumnya yang hanya berjumlah 18 DPC.
Mereka ini kemudian menyerahkan surat tentang mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Robert Simangunsong selaku ketua di tingkat DPD Surabaya.
"Hari ini kami perkuat dengan pernyataan mosi tidak percaya secara tertulis yang ditanda tangani oleh 26 DPC," terang Ketua DPC NasDem Tambaksari, Miftakhu Ulum usai menyerahkan surat.
Ulum kemudian merinci dari 26 ada 21 yang ditanda tangani oleh unsur ketua, sekretaris dan bendahara. "Dan ada lima DPC yang ditanda tangani pengurus DPC lainnya. Ketua tidak ikut, sehingga tak ada stempel," bebernya.
Meski demikian hal tersebut menurutnya tak ada persoalan. "Yang penting kebersamaan teman-teman ini dalam rangka cintanya kepada Nasdem. Kita menyatakan mosi tak percaya kepada ketua Nasdem Surabaya dan DPD Nasdem secara kelembagaan," lanjut dia.
Akar persoalan jelas Ulum dari adanya pertanyaan tentang dana Banpol.
"Minta penjelasan ternyata gaduh. Sehingga saya mencoba menjelaskan Banpol itu adalah bantuan keuangan secara politik yang diperoleh untuk partai yang dapatkan kursi di legislatif, dikonversi dengan nilai sehingga menghasilkan sekitar 517 juta," katanya.
Ulum juga menegaskan dalam aksi ini yang diminta bukan lah pertanggung jawaban. Melainkan hanya transparansi saja. "Pertanggung jawaban itu kepada Bakesbang, kami hanya minta transparansi digunakan untuk apa saja," tegas dia
Ulum menjelaskan dana Banpol itu 60 persen untuk pendidikan politik, 40 persen untuk sekretariat. "Itu ada perwalinya, ada SK Kemendagri," bebernya.
Di akhir pernyataanya Ulum ingin agar pengurus DPW Nasdem Jatim melakukan evaluasi terhadap kepengurusan DPD Nasdem Surabaya.
"Ada beberapa point yang kami sampaikan di situ. Yakni tentang arogansi, otoriter, tidak mau dikritik dan selalu menyebut semua kegiatan partai ini saya yang membiayai. Itu kan tak etis bagi seorang pemimpin," imbuhnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Hari Santoso selaku Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Surabaya mengaku belum berani berkomentar terkait aksi tersebut. Dirinya belum mengetahui betul terkait aksi yang dilakukan oleh kader dari tingkat DPC.
" Tentang informasi aksi tersebut saya belum tau detail ya, karena saya juga baru tau informasinya justru dari media ini," tukas politisi yang akrab disapa Hari.
Anggota DPRD Kota Surabaya ini mengaku butuh waktu untuk mengkaji dan mempelajari terkait surat mosi tidak percaya tersebut. " Perlu proses mas untuk mengkaji kejadian tersebut, sebab itu sangat sensitif," tandasnya. (Lim/Red)
Komentar