 |
| Firman Syah Ali, Bendahara Umum IKA PMII Jawa Timur (Dok/Istimewa) |
lensajatim.id Surabaya- Bagaikan gayung bersambut, statemen Wakil Sekretaris IKA PMII Jatim Muslih Hasyim Syufi bahwa PMII harus menjadi mitra kritis-strategis pemerintah mendapat respon senada dari Bendahara Umum PW IKA PMII Jatim Firman Syah Ali yang akrab disapa Cak Firman.
Cak Firman sepakat dengan semua statemen Cak Muslih tersebut terutama tentang distribusi kader. Cak Muslih menyebut kader PMII di eselon II Pemprov Jatim hanya dua orang, itupun hampir pensiun, yaitu Kepala Dinas Sosial Dr KH M Alwi, MHum dan Kabakorwil Malang Drs KH Sjaichul Ghulam, MM.
Cak Firman menambahkan bahwa ada yang lebih ironis lagi tapi Cak Muslih lupa menyebutkan, ada satu lagi Alumni PMII di jajaran eselon II birokrasi Pemprov Jatim tapi tidak ngaku kalau PMII bahkan kadang mengaku sebagai alumni OKP lain. Sedangkan di jajaran eselon III sejauh ini hanya ada 1 orang.
"Biasanya setiap ada alumni PMII berhasil menjadi Menteri dan Kepala Daerah pasti selalu diikuti dengan ribut-ribut mencari kader PMII di dalam organisasi pemerintahan yang sedang dia pimpin, untuk kemudian mendatangkan dari luar organisasinya. Tentu saja tidak semua alumni begitu, ada juga satu dua alumni PMII walau menjadi Menteri atau Kepala Daerah tidak mau ambil pusing dengan penataan kader PMII di dalam organisasi pemerintahannya. Apalagi Kepala Daerah, tinggal pakai yang sudah ada beres" ucap Pengurus Harian PW LP Ma'arif NU Jatim ini.
Ketua FP3I IPNU/IPPNU Pamekasan periode 1993-1994 ini menganalisis defisit kader birokrat PMII dari berbagai faktor, sebagai berikut :
Pertama, faktor historis. Pada masa lalu yang tertarik untuk memasukkan anak-anaknya ke dalam instansi pemerintahan sipil maupun militer adalah orang-orang PNI, PKI dan Masyumi, sedangkan orang-orang NU lebih tertarik anaknya jadi kyai, dosen, guru dan pedagang. Selain itu anak-anak orang NU dulu jarang bersekolah di sekolah umum, mereka rata-rata mondok, dan lulusan pondok waktu itu tidak diterima untuk masuk ke dalam instansi pemerintahan baik sipil maupun militer. Terbukti ketika tahun 1948 pemerintah lakukan reorganisasi dan rasionalisasi yang disingkat re-ra, anak-anak NU secara berjamaah terlempar keluar dari instansi militer, karena mereka rata-rata tidak memiliki ijazah pendidikan umum, sedangkan anak-anak orang PNI, PKI dan Masyumi rata-rata memiliki ijazah pendidikan umum. Situasi ini semakin diperparah pada era Orde Baru posisi NU sangat tidak strategis alias tersingkir dari lingkaran elite kekuasan, beda dengan kelompok selain NU yang masih dipakai oleh Presiden Soeharto. Itulah cikal-bakal kenapa NU akhirnya kekurangan kader di dalam tubuh pemerintahan.
Faktor kedua, sosial-budaya. Orang-orang NU memang punya kecenderungan menyukai gerakan spiritual dan kultural daripada struktural, sehingga tidak heran kalau mayoritas mereka tidak tertarik dengan struktur birokrasi yang sangat ketat dalam aturan, sejak dari ujung rambut hingga ujung sepatu diatur dengan Undang-undang, masuk jam 7 pagi pulang jam 4 sore, seharian duduk di belakang meja menunggu perintah dan petunjuk dari atasan, itu kurang menarik bagi orang NU yang berlatar-belakang tradisi pondok pesantren.
Ketiga, faktor personal. Tidak semua alumni PMII ketika berhasil menjadi pejabat strategis pemerintahan tertarik untuk mencari dan menata sahabat-sahabatnya yang ada di dalam birokrasi, sebagian tidak peduli dengan itu, bahkan seandainya sahabatnya itu punya kompetensi. Ini kembali pada karakter masing-masing individu, terutama seberapa besar kadar militansinya terhadap PMII. Tidak sedikit kader PMII ketika berhasil menjadi pejabat strategis pemerintahan malah lebih mesra dengan kader OKP lain termasuk dalam penataan organisasi.
Keempat, faktor eksternal. Jumlah kader PMII yang sangat minoritas di dalam birokrasi pemerintahan tersebut akhirnya sering kena sapu bersih kelompok mayoritas, karena situasi dan kondisi birokrasi pemerintahan sebetulnya juga bergenk-genk sebagaimana partai politik. Saya mengistilahkan politik birokrasi sebagai politik sirri.
Kelima, faktor psikologis. Bisajadi kader PMII di lingkungan birokrasi pemerintahan tidak sekecil itu, namun mereka menyembunyikan diri karena ditimpa syndrome inferiority kompleks, merasa rendah diri dan merasa minoritas, kalau menunjukkan ke-PMII-annya takut dilenyapkan dari dunia persilatan.
"Berdasarkan kelima faktor tersebut di atas, saya berharap Kongres XX PMII yang tidak selesai-selesai ini jangan hanya sibuk memilih Ketua Umum, tapi juga sibuk memikirkan permasalahan di atas, mengingat birokrasi pemerintahan adalah mesin negara. Percuma PMII berhasil jadi nakhoda kementerian atau nakhoda daerah kalau mesinnya digerakkan oleh orang lain. Jatuhnya Gusdur cukup jadi pelajaran berharga" lanjut Pengurus ISNU Kabupaten Bangkalan tahun 2004-2007 ini.
"Muktamar Pemikiran Dosen PMII dan Rakerwil III PW IKA PMII Jatim di UIN Tulungagung tanggal 5-7 April mendatang juga bisa mengagendakan permasalahan ini, tentu saja tema besarnya adalah distribusi kader" pungkas Pengurus Besar PMII era Nusron Wahid ini sekaligus lokomotif gerakan reformasi '98 di salah satu kota Universitas ini. (Had/Red)
Komentar