 |
| Hasan Aminuddin, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI (Dok/Istimewa) |
lensajatim.id Jakarta- Isu penolakan terhadap produk impor terus bergulir, mulai dari tolak impor beras, tolak impor garam, terbaru penolakan impor jahe.
Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasan Aminudin yang meminta pemerintah menghentikan impor jahe.
"Kita ini produksi jahe, jelas harus menghentikan impor," tegas Hasan Aminudin saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Permintaan untuk menghentikan impor jahe dituangkan dalam poin ke tiga kesimpulan rapat tersebut.
"Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah cq Direktur Jenderal Hortikultura Kementan untuk melakukan realokasi anggaran pengembangan jahe tahun anggaran 2021, sehingga kebutuhan jahe nasional terpenuhi dan menghentikan importasi jahe yang terus meningkat. Selanjutnya, pengembangan komoditas jahe menjadi program prioritas tahun 2022," ujar Legislator NasDem itu membacakan poin ke tiga kesimpulan RDP tersebut.
Sebelumnya, diketahui pemerintah mengimpor jahe 397,9 ton dari Vietnam, Myanmar, dan India. Jahe-jahe tersebut diketahui bercampur tanah, dan berpotensi membawa penyakit atau memiliki organisme pengganggu tanaman.
Jahe-jahe tersebut sudah ditetapkan Kementan untuk dimusnahkan karena berisiko membawa penyakit.
Padahal, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Prihasto Setyanto, produksi jahe Tanah Air sudah mencukupi kebutuhan nasional. Di tahun 2019, Indonesia memproduksi 174.000 ton jahe, dan di 2020 sebanyak 183.000 ton. Sementara, rata-rata kebutuhan per tahun hanyalah 34.000-38.000 ton.
"Dan memang ada ekspor yang tercatat tahun 2019 sebanyak 4.000 ton, dan 2020 sebanyak 2.188 ton. Sehingga secara neraca kebutuhan jahe nasional sebetulnya dari dalam negeri sudah cukup," kata Prihasto.(Red)
Komentar