 |
| Tjutjuk Supariono, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya (Dok/Istimewa). |
lensajatim.id Surabaya- DPRD Kota Surabaya tengah melakukan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2021. Tjutjuk Supariono selaku Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya menyoroti beberapa permasalahan terkait ketenagakerjaan, diantaranya Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya belum berjalan secara optimal dalam memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Surabaya.
Fraksi PSI berpandangan bahwa pelatihan kerja perlu menjadi prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi, mengingat kasus Covid-19 yang sudah melandai di Kota Surabaya.
“Sejak berlangsungnya pandemi Covid-19 di tahun 2020, seluruh elemen kehidupan masyarakat sangat terdampak, tidak terkecuali pada peningkatan pengangguran terbuka di Surabaya yang melonjak di angka 9,79% pada tahun 2020. Dalam hal ini, saya menyoroti bahwa peserta pelatihan keterampilan, sertifikasi, maupun magang belum sepenuhnya direkomendasikan kepada perusahaan untuk menjadi tenaga kerja. Sehingga setelah mengikuti pelatihan kerja, belum banyak peserta yang mendapatkan pekerjaan” papar politisi yang duduk sebagai Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya tersebut.
Merujuk pada nota keuangan P-APBD Kota Surabaya tahun 2021, menurutnya, target dari program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta program penempatan tenaga kerja masih belum maksimal.
Untuk jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja, targetnya hanya 688 orang dengan anggaran sebesar 4 Milyar. Kemudian, jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang, targetnya hanya 25 orang dengan anggaran sebanyak 154 juta. Untuk jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi, targetnya hanya 48 orang dengan anggaran sebesar 2,5 Milyar. Adapun untuk persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan, targetnya hanya 5,20% dengan anggaran sebesar 2,8 Milyar.
Menurutnya, belum optimalnya pelatihan dan penempatan kerja ini tidak hanya ditemui pada saat Pandemi Covid-19, namun sebelum itu. " Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, jumlah pencari kerja di Disnakertrans adalah sebanyak 60.320 orang, dimana hanya 10,88% di antara peserta pelatihan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan, dan hanya 0,20% kontribusi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan” papar Tjutjuk.
Untuk itu, pihaknya mendorong Disnaker agar dapat berperan lebih untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dalam rangka penempatan kerja pasca dilakukannya pelatihan. " Target dari pelatihan serta penempatan kerja maupun magang juga perlu dimaksimalkan, mengingat salah satu prioritas Pemkot saat ini adalah pemulihan ekonomi Kota Surabaya yang diupayakan dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Surabaya," pungkasnya. (Lim).
Komentar