 |
| Dialog Multipihak yang diselenggarakan oleh Intra Jatim dan FITRA Jatim di Gedung Mahameru Surabaya. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Surabaya- Indikator dan Transparan Anggaran Publik (Intra Publik) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur mendorong tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Agenda ini merupakan refleksi terhadap dinamika tata Kelola APBD Jawa Timur.
Hal itu terungkap dalam “Dialog Multipihak Telaah APBD Jawa Timur” di Graha Mahameru Surabaya. Berdasarkan LHP BPK RI dalam lima tahun terkahir, Belanja hibah pemerintah provinsi jawa timur selalu bermaslah, Belanja HIbah yang selalu menjadi temuan BPK terkait pengelolaan administrasinya seperti tidak tidak menyampaikan SPJ, kekurangan volume, dan tidak melaksanakan NPHD, dll.)," terang Mauli Fikr, Direktur Intra Publik saat ditemui usai acara. Kamis, (20/01/2022).
Selain belanja hibah, Mauli membeberkan ada beberapa program di OPD yang dinilai terindikasi tumpang tindih. " Temuan kami contohnya pengadaan website di OPD Diskominfo ada Radar Bansos ternyata di OPD Dinsos Jatim juga ada Sapa Bansos. Nah website itu ternyata jenis dan fungsinya sama. Itu dianggarkan di APBD 2020 semua," bebernya.
Sehingga, lanjut mantan Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Surabaya itu berindikasi pada pemborosan anggaran dan cenderung tidak efektif. "Harusnya itu agam mempermudah kinerja dan proses integrasi, disisi lain agar pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien," ungkapnya.
Untuk itu, dirinya mendorong adanya evaluasi yang serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait tata kelola APBD Jatim. " Apalagi saat pandemi Covid 19 belum berakhir, lebih baik anggaran yang kurang bermanfaat dialihkan pada anggaran pemulihan ekonomi masyarakat," pungkasnya.
Ditempat yang sama, Dakelan, Direktur FITRA Jatim juga menyoroti besarnya bantuan dana hibah di APBD Pemprov Jatim yang setiap tahun cenderung naik. Contohnya di P-APBD tahun 2019 sebesar 8,8 Triliun lebih , di P-APBD tahun 2020 naik menjadi 10 Triliun lebih.
" Secara prosentase angka itu tertinggi se-Indonesia, lebih tinggi dari dana hibah di Pemprov DKI yang kekuatan APBDnya lebih besar dari Jatim," tandasnya.
Untuk itu, lanjut Dakelan harus ada perbaikan. Pengelolaan anggaran harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. "Sesuai dengan jargonnya Cettar, semoga semakin Cettar," pungkasnya.
Dialog Multipihak yang diselenggarakan Intra Publik dengan Fitra ini dihadiri sejumlah elemen, beberapa OPD, Mahasiswa dan perwakilan LSM di Jatim. Kemudian hadir juga sebagai narasumber diantaranya dari Inspektorat Jatim ( DR. Drs. Helmy Perdana Putera, M.Si, CGCAE), Komisioner Informasi (KI) Provinsi Jawa Timr ( Nur A. Aminuddin ), Akademisi Hukum Tata Negara Ubhara (Jamil, S.H, M.H), dan Asisten 1 Pemprov Jatim (Drs. Benny Sampirwanto, M.Si) yang pada kesempatan ini mewakili Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Forum dialog ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyatukan persepsi dan kesadaran bersama antar pihak terhadap tata Kelola APBD Jawa Timur, untuk itu kegiatan ini kami anggap penting untuk segera dilaksanakan, apalagi saat ini masih nuansa awal tahun. Jadi, besar harapan catatan-catatan yang kami sampaikan menjadi atensi dan ditindalkalnjuti oleh para pemangku kebijakan anggaran di jawa timur. Ungkap Mauli Fikr selaku direktur Intra Publik. (Had/Red).
Komentar