 |
| Pengurus Rumah Aspirasi 19 saat audiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur di Kantor KPID di Surabaya. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Surabaya- Pengurus Rumah Aspirasi-19 mendatangi Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID JATIM). Kamis, (22/09/2022). Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dalam rangka mengawal kesiapan Program Analog Switch Off (ASO) di Jatim.
Rombongan Pengurus Rumah Aspirasi-19 yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Mulyadi (Ketua), Ahmad Mudabir (Sekretaris), Irfan (Bendahara).
Kedatangan mereka ditemui langsung oleh Ketua KPID Jawa Timur, Immanuel Yosua, Wakil Ketua KPUD Jatim, Dian Ika Riani Wakil Ketua dan Sundari sudjianto. Dalam pertemuan tersebut mereka juga sekaligus membahas peralihan TV analog ke digital
Ahmad Mudabir, selaku sekretaris menyampaikan pentingnya lembaga penyiaran untuk memperkuat sosialisasi program pemerintah terkait peralihan TV analog ke digital pada masyarakat di daerah.
"Jangan samapi agenda digitalisasi penyiaran yang melalui Analog Switch Off (ASO) merugikan masyarakat dan mematikan TV lokal yang merupakan kearifan lokal Jawa timur," tandasnya.
Jabir sapaan Akrabnya mempertanyakan Analog Switch Off (ASO) apakah akan tetap dilaksanakan sesuai deadline, 2 November 2022. Pihaknya juga mempertanyakan kesiapan KPID terkait agenda Analog Switch Off (ASO), bagaimana support Kementrian Kominfo RI, Pemerintah Provinsi, dan Pemkab/Pemkot.
"Jangan sampai ketika program itu dilaksanakan masyarakat Jatim malah dirugikan karena tidak bisa akses/menonton siaran TV, karena tidak punya perangkat digital. Jadi dari sekarang harus jelas siapa saja yang menjadi penyelenggara MUX di Jatim dan bagaimana kesiapan mereka. Bagaimana dengan komitmen mereka untuk distribusi Set Top Box (STB) gratis terhadap keluarga miskin, sudah berapa persen yang terealisasi.
Sementara itu, Ketua KPID Jawa Timur, Immanuel Yosua, mengapresiasi Pengurus Rumah Aspirasi-19 atas kepedulian untuk mengawal pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) yang akan di laksanakan pada 2 November 2022. Menurutnya, itu jika tidak ada jadwal perubahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
"Ini merupakan wujud kepedulian terhadap hak masyarakat Jatim terkait penyiaran, tentunyan hasil diskusi yang kami lakukan tadi ada beberapa hal yang bisa kita optimalkan dan akan kita teruskan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), karena kewenangan pengaturan ada di Kemenkominfo RI, " jelasnya.
Sebagai perwakilan masyarakat Jawa Timur di bidang penyiaran, KPID Jatim akan mengawal pelaksanaan penyiaran agar hak masyarakat di bidang penyiaran terjamin. " Tentunya tidak sendiri, kami akan berjejaring dengan semua elemen masyarakat di Jatim seperti Pemprov, DPRD, lembaga penyiaran dan masyarkat yang peduli penyiaran seperti Rumah Aspirasi-19,tutur ketua KPID Jatim," ungkapnya.
Sementara itu Ketua Rumah Aspirasi 19, Mulyadi menyampaikan akan berkirim surat ulang ke Diskominfo Jatim. Hal tersebut dikarenakan surat yang sebelumnya belum mendapatkan respon, termasuk dari Kementerian Informasi dan Informatika RI. (Had).
Komentar