 |
| Pengemudi Ojek Online saat mendatangi Kantor DPRD Jatim dan ditemui oleh Puguh Wiji Pamungkas, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS. (Dok/Istimewa). |
Kedatangan mereka memprotes beberapa kebijakan Gojek.Menurutnya, pihak Gojek tidak pro aktif untuk merespon berbagai keluhan yang sudah disampaikan sebelumnya. Padahal mereka sudah meminta audiensi hingga tiga kali dan yang keempat kalinya menggelar aksi damai.
Karenanya, mereka menganggap perlu mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur adar bisa menjadi mediator yang menjembatani antara pengemudi sebagai mitra dan Gojek sebagai perusahaan yang bekerjasama dengan mitra.
Puguh yang menerima kedatangan pengemudi ojek online tersebut menjelaskan, ada 3 tuntutan yang disampaikan. Pertama para mitra Gojek itu meminta untuk membenahi rute. "Bagi mereka, ada beberapa rute yang disediakan gojek ini sangat merugikan dan membahayakan mitra, mereka menganggap tidak masuk akal," kata Puguh.
Kedua, lanjut Puguh, tentang tombol hemat yang dianggap merugikan mitra. "Jadi ada tombol on-off di mode hemat yang tidak bisa dipakai, mau tidak mau mereka ini harus menerima orderan yang mode hemat, tidak ada pilihan lain. Sementara bagi mereka, jika menerima, mereka akan rugi," ujarnya.
Ketiga, menuntut revisi tata tertib yang baru. Menurut mereka, tata tertib tidak melalui sosialisasi kepada para mitra, tiba-tiba disahkan. Padahal sifatnya mengikat.
"Mereka berharap bisa dimediasi bertemu antara mereka dan manajemen Gojek dan DPRD Jawa Timur agar bisa mencari win-win solution. Alhamdulillah bisa menerima dengan baik mereka, sehingga bisa ketemu jalan tengah," kata Puguh.
Bagi Puguh, DPRD adalah rumah rakyat yang bisa didatangi siapa saja, kapan saja, dan mengeluhkan apa saja. Puguh mengapresiasi cara-cara KopaSOS Raya yang lebih memilih cara diskusi untuk mencari solusi yang ada.
"Terima kasih sudah memilih diskusi seperti ini dengan kami untuk menyelesaikan masalah. Tidak anarkis. Gedung ini milik rakyat, milik kita semua yang punya aspirasi," katanya. (Red).
Komentar