 |
| Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jatim dalam sebuah acara.(Dok/Istimewa). |
Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia, upaya diplomatik Indonesia-Malaysia bukan sekadar manuver politik, tetapi bentuk nyata pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM) rakyat Palestina yang selama puluhan tahun hidup di bawah pendudukan dan kekerasan.
“Peningkatan status Palestina sebagai anggota penuh PBB adalah langkah penting untuk mendapat pengakuan atas kedaulatannya. Bagi rakyat Palestina, ini seperti kemerdekaan jilid dua,” ujar Lia kepada awak media, Jumat (28/6/2025).
Lia menegaskan, sikap Presiden Prabowo yang mendukung Two-State Solution merupakan wujud konkret pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan.
“Indonesia punya tanggung jawab moral dan konstitusional. Ini bukan hanya urusan politik, tapi soal prinsip: menegakkan keadilan dan HAM di panggung global,” tandasnya.
Two-State Solution berarti pengakuan atas dua negara merdeka—Palestina dan Israel—yang hidup berdampingan secara damai. Prinsip ini pertama kali diatur dalam Kesepakatan Oslo 1993, namun hingga kini terus terhambat oleh ekspansi permukiman ilegal Israel, kekerasan bersenjata, serta pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.
Ning Lia juga mengapresiasi sikap Malaysia yang konsisten mendukung Two-State Solution. Ia menilai kolaborasi Indonesia–Malaysia berpotensi menjadi kekuatan besar ASEAN dan dunia Islam dalam menekan Israel melalui jalur diplomasi internasional.
“Peran negara-negara sahabat, termasuk Timur Tengah, sangat strategis. Ini soal membentuk solidaritas global demi menghentikan pelanggaran HAM yang terus berlangsung,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa Indonesia telah lama berkomitmen pada perjuangan Palestina, tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga lewat bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
“Kita tidak hanya bicara di forum PBB. Kita hadir nyata di lapangan. Ini solidaritas sejati,” tegas Ning Lia.
Lia menilai konflik Palestina bukan sekadar isu regional, tetapi cerminan tantangan global dalam menegakkan keadilan internasional. Ia meyakini, bila dunia berhasil menyelesaikan krisis ini secara adil, maka itu akan menjadi preseden penting bagi penyelesaian konflik global lainnya.
“Two-State Solution harus dilihat sebagai upaya membangun perdamaian dunia yang adil dan bermartabat,” tegasnya.
Lebih jauh, Ning Lia juga mengingatkan pentingnya Baitul Maqdis sebagai situs suci dan simbol persatuan umat Islam. Ia mengutip sejarah Islam, saat kiblat umat Islam masih mengarah ke Masjid Al-Aqsa sebelum dipindahkan ke Ka'bah di Makkah.
“Baitul Maqdis bukan sekadar tempat ibadah. Ini bagian dari sejarah agung Islam yang harus dihormati dan dilindungi,” ucapnya.
Ia juga mengisahkan teladan Khalifah Umar bin Khattab yang menolak salat di dalam Gereja Holy Sepulchre demi menjaga keharmonisan umat beragama, serta sikap Sultan Salahuddin Al Ayyubi yang setelah merebut Yerusalem tetap memberi kebebasan beragama kepada seluruh warga.
“Bandingkan dengan kondisi modern pasca Deklarasi Balfour 1917. Sejak itu, rakyat Palestina terusir dari tanah airnya dan menghadapi migrasi besar-besaran. Itu tragedi kemanusiaan yang tak boleh kita abaikan,” ujar Ning Lia.
Bagi Ning Lia, memahami sejarah konflik Palestina–Israel adalah kunci untuk melihat akar persoalan dan meletakkan dasar keadilan bagi masa depan.
“Rakyat Palestina adalah penduduk pribumi yang haknya untuk merdeka tidak bisa ditawar. Itu bagian dari hak asasi manusia yang harus kita bela,” pungkasnya. (Had)
Komentar