 |
| Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan saat dalam acara Haul Bung Karno ke-55 di Blitar.(Dok/Istimewa). |
Menurut Said Abdullah, momen kali ini menjadi istimewa karena Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019–2024 telah mencabut TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967. Ketetapan itu menjadi landasan pencabutan kekuasaan Bung Karno setelah peristiwa G30S, dan dinilai sebagai langkah legal maupun moral untuk memulihkan martabatnya.
"Peringatan tahun ini istimewa, kita menjadi saksi sejarah. Setelah 57 tahun 7 bulan, akhirnya keadilan sejarah bagi Bung Karno telah ditetapkan," tegas Said Abdullah.
Said juga menekankan bahwa pencabutan TAP MPRS tersebut bukan sekadar perubahan dokumen formal, melainkan bagian dari upaya mengembalikan narasi sejarah bangsa yang selama ini sering keliru atau dimanipulasi.
"Ini bukan hanya keputusan hukum formal, tetapi langkah moral untuk mengembalikan martabat bangsa dan penegasan bahwa Bung Karno adalah pemimpin sejati yang memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Lebih jauh, Said Abdullah menggambarkan Bung Karno bukan sekadar sosok nasional, tetapi juga pemimpin dunia yang memperjuangkan kemerdekaan negara-negara termiskin melalui perannya dalam Konferensi Asia-Afrika dan Dasasila Bandung, yang menjadi cikal bakal Gerakan Non-Blok.
Haul ke-55 Bung Karno diwarnai oleh rangkaian kegiatan religius dan seni budaya. Tausiah kebangsaan digelar bersama ulama, tausiah agama, doa bersama, hingga pentas seni tradisional sebagai bentuk penghormatan serta refleksi atas perjuangan Presiden pertama RI tersebut.
Ribuan warga dari berbagai daerah turut hadir sejak pagi hingga sore hari. Kehadiran tokoh nasional, termasuk politisi PDIP dan ulama semakin membuat suasana haul semakin khidmat sekaligus meriah. (Had/Berbagai Sumber)
Komentar