 |
| Prof. Mahfud MD saat jadi pembicara dalam acara Sekolah Nahdliyyin Pergerakan Angkatan ke-2 di Kantor PWNU DKI Jakarta.(Dok/Istimewa). |
Dalam forum bertema “Mendefinisikan Peran NU dalam Kebijakan dan Penegakan Hukum” tersebut, Mahfud menyampaikan bahwa hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan dan saling memperkuat.
“Demokrasi tanpa hukum akan menjadi liar dan anarkis. Sebaliknya, hukum tanpa demokrasi akan menjelma menjadi kedzaliman. Karena itu para pendiri bangsa telah dengan tepat memilih keduanya: kedaulatan rakyat dan negara hukum,” tegas Mahfud.
Acara yang berlangsung hangat ini juga menjadi ajang temu kangen Mahfud dengan banyak tokoh dan kader NU Jakarta. Sejumlah pertanyaan dan harapan disampaikan peserta, mulai dari isu hukum, politik, ekonomi, hingga strategi kader NU dalam menghadapi dinamika politik nasional.
Mahfud menekankan, NU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas demokrasi serta mendukung pemerintahan yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi.
“Jangan pernah lelah mencintai NKRI. NU harus terus merapatkan barisan, mendukung pemerintahan yang serius membongkar praktik korupsi sampai ke akar-akarnya, bukan yang berhenti di tengah jalan,” ujar Guru Besar Hukum Tata Negara itu.
Ia juga mengingatkan kembali peran penting NU semasa kepemimpinan Gus Dur yang kala itu menjadi kekuatan civil society yang sangat diperhitungkan dalam proses demokratisasi.
“Ke depan, NU perlu memperkuat kaderisasi. Harus lahir generasi baru Nahdliyyin yang kompeten, berintegritas, dan memiliki karakter shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Hanya dengan itu NU bisa terus berkontribusi besar dalam membangun bangsa,” pungkasnya. (Had)
Komentar