Lensajatim.id, Surabaya— Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) untuk pendanaan aksi terorisme mengundang respons tegas dari Detasemen Khusus 99 (Densus 99) Satkornas Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Satkornas Banser menilai temuan tersebut merupakan isu serius yang tak boleh diabaikan, terutama karena menyangkut keamanan nasional dan kredibilitas program sosial pemerintah.
Kepala Densus 99 Satkornas Banser, Ahmad Bintang Irianto, menyatakan bahwa laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum guna menghindari distorsi persepsi publik dan penyalahgunaan isu untuk kepentingan politik.
“Isu ini tidak bisa dianggap sepele. Harus diusut tuntas agar tidak menjadi bola liar yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap program bansos dan membuka celah bagi berkembangnya narasi ekstrem,” ujarnya, Jumat (11/07/2025).
Senada dengan Kadensus, Wakadensus 99 Satkornas Banser, Sofyan Ardiansyah, yang turut menyampaikan sikap di Surabaya, menekankan ada tiga hal penting yang perlu disoroti: keberlanjutan program bansos, akurasi profiling penerima manfaat, serta ketepatan guna bantuan yang disalurkan.
“Kita harus jernih melihat persoalan ini. Bahwa gerakan bawah tanah terorisme masih ada, itu fakta. Tapi jangan kemudian menyalahkan seluruh sistem penyaluran bansos yang sejatinya sudah dijalankan sesuai aturan,” tegas Sofyan.
Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah melaksanakan tugasnya berdasarkan regulasi. Namun, perlu sinergi lebih kuat antar-lembaga agar distribusi bansos tidak disusupi oleh aktor-aktor yang memiliki afiliasi dengan jaringan radikal.
“Kemensos sudah menjalankan tugas administratif dengan baik. Yang jadi persoalan adalah ketepatan guna di lapangan. Ini tidak cukup ditangani satu kementerian saja, harus melibatkan lembaga keamanan seperti BNPT, BIN, BAIS, dan Polri,” jelasnya.
Sofyan juga memperingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi keliru yang menyudutkan pemerintah, seolah-olah negara sengaja membiayai terorisme melalui bansos.
“Kalau ada penyimpangan, yang salah oknum, bukan sistemnya. Jangan sampai narasi sesat ini dipakai untuk menggiring opini publik yang menyesatkan. Itu sangat berbahaya,” ungkapnya.
Sebagai solusi, ia mendorong penguatan koordinasi lintas lembaga melalui forum seperti Rapat DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional), untuk memperkuat proses validasi dan profiling terhadap penerima bantuan.
“Saya yakin lembaga-lembaga keamanan kita punya data lengkap tentang jaringan teror, termasuk sel tidur dan pendanaannya. Tinggal bagaimana data itu bisa dimanfaatkan bersama untuk memperbaiki sistem,” tandas Sofyan.
Di akhir pernyataannya, Sofyan menegaskan komitmen Banser melalui Densus 99 untuk tetap menjadi mitra strategis negara dalam mendeteksi dini potensi ancaman dan menjaga stabilitas nasional.
“Kami tidak menunggu diminta. Dalam semangat kebangsaan, Banser siap berkontribusi dalam menjaga Indonesia agar tetap aman, damai, dan berjalan menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Had)
Komentar