 |
| DPP Partai NasDem saat memberikan keterangan pers di NasDem Tower, Jakarta.(Dok/Istimewa). |
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menegaskan bahwa Presiden RI harus segera mengambil keputusan strategis untuk menghindari ketidakpastian lebih jauh. Dalam pernyataannya di NasDem Tower Jakarta, Jumat (18/7/2025), Saan menyampaikan dua opsi kebijakan realistis: lanjutkan dengan kepastian hukum atau tunda sambil evaluasi menyeluruh.
“Partai NasDem memberikan beberapa opsi strategis yang perlu segera diputuskan Presiden. Ketidakpastian hanya akan membuat infrastruktur yang sudah terbangun di IKN terancam mangkrak,” tegas Saan.
Hingga kini, Pemerintah belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengalihan kedudukan ibu kota dari Jakarta ke IKN, padahal hal ini telah diamanatkan oleh Pasal 4 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2022.
“Tanpa Keppres, status IKN sebagai ibu kota masih belum sah secara hukum,” ujar Saan.
NasDem juga mencatat bahwa strategi pemindahan ASN dan kementerian/lembaga ke IKN masih belum memiliki jadwal yang jelas.
NasDem mengusulkan dua jalur kebijakan kepada pemerintah:
1. Jika IKN Ditetapkan Sebagai Ibu Kota Negara:
Terbitkan Keppres pengalihan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Aktifkan infrastruktur IKN dengan menempatkan Wakil Presiden dan kementerian strategis, seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, PUPR, dan Bappenas.
Percepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah Indonesia Timur dan Papua.
“Kehadiran Wapres di IKN akan mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia,” kata Saan yang juga Wakil Ketua DPR RI.
2. Jika IKN Belum Ditetapkan:
Lakukan moratorium sementara pembangunan.
Sesuaikan program IKN dengan kemampuan fiskal nasional dan efisiensi anggaran.
Pertahankan Jakarta sebagai ibu kota sampai persiapan administratif dan teknis benar-benar matang.
“Langkah ini akan menghentikan polemik dan mencegah pemborosan anggaran,” tambahnya.
Saan juga mengingatkan agar Pemerintah fokus pada aktivasi infrastruktur yang sudah dibangun, sembari menyesuaikan proyek IKN dengan situasi anggaran negara.
“Jangan sampai bangunan di IKN jadi monumen pemborosan. Pemerintah harus realistis dengan kondisi fiskal saat ini,” pungkasnya.
Turut hadir dalam agenda itu Sekjen DPP NasDem Hermawi Taslim, Bendum Ahmad Sahroni, Anggota Majelis Tinggi Lestari Moerdijat, Ketua Fraksi DPR Victor Laiskodat, serta sejumlah pengurus DPP NasDem lainnya. (Had)
Komentar