Wagub Emil Tegas Soal Sound Horeg: Hormati Aturan Pemerintah dan Fatwa Ulama

Baca Juga

Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur dalam sebuah acara.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya- Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa fenomena sound horeg—yang belakangan kian marak—harus dikendalikan agar tidak melanggar norma sosial, aturan hukum, serta nilai-nilai keagamaan.

Dalam pernyataannya di Gedung Negara Grahadi, Emil meminta para pelaku kegiatan hiburan jalanan tersebut untuk mematuhi regulasi pemerintah dan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim.

“Sound horeg harus patuh pada aturan pemerintah dan fatwa ulama. Kita wajib menjaga agar kegiatan semacam ini tidak mengganggu ketertiban umum maupun kegiatan keagamaan,” tegas Emil, Senin (14/7/2025).

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini secara terbuka mengkritisi aktivitas sound horeg yang kerap menampilkan penari dengan pakaian tidak sopan di tempat umum. Ia menyebut kegiatan tersebut bisa membawa dampak buruk terhadap moral masyarakat jika tak dikendalikan.

“Apakah saya setuju jika sound horeg identik dengan penari tidak senonoh di lapangan terbuka seperti klub malam pindah ke jalanan? Tentu tidak!” tandas suami Arumi Bachsin itu.

Selain masalah moralitas, Emil juga menyoroti dampak fisik dari kegiatan ini terhadap infrastruktur desa. Ia menolak keras jika fasilitas publik seperti gapura atau portal desa harus dibongkar demi akses kendaraan sound system berukuran besar.

“Kalau karena sound horeg kemudian portal dibongkar, gapura dirusak, ya jelas saya tidak setuju. Ini merusak fasilitas yang dibangun untuk masyarakat,” ujarnya tegas.

Emil menekankan bahwa pelaksanaan sound horeg seharusnya tetap bisa berjalan tanpa menabrak aturan. Para pengusaha hiburan tersebut wajib mengantongi izin keramaian, serta memastikan tingkat kebisingan (desibel) tidak melebihi ambang batas yang ditentukan.

Dalam hal ini, Emil menyambut baik fatwa MUI Jatim yang mengatur batasan-batasan terhadap penggunaan sound system dalam ruang publik.

“Fatwa ulama penting untuk jadi pedoman, agar hiburan tidak bertabrakan dengan nilai-nilai masyarakat,” ucap Emil.

Meski memberikan kritik keras, Emil tak menutup mata terhadap sisi positif dari kegiatan sound system yang dinilai ikut menggerakkan roda ekonomi rakyat, terutama di sektor jasa hiburan dan UMKM. Namun, ia menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh berdiri sendiri tanpa etika dan nilai spiritual.

“Kita semua sepakat sound system bisa membuka lapangan kerja. Tapi jangan sampai mengejar penghidupan dengan mengorbankan agama dan moralitas,” pungkas Emil. (Had)