DPR RI Desak Pemerintah Percepat Implementasi Satu Data Indonesia

Baca Juga

Thoriq Majiddanor, Anggota Komisi XI DPR RI. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta– Anggota Komisi XI DPR RI, Thoriq Majiddanor, mendesak pemerintah segera merealisasikan program Satu Data Indonesia sebagai fondasi penyediaan data akurat dan terpercaya dalam pengambilan kebijakan nasional.

"Bagaimana langkah Bappenas dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia untuk memastikan akurasi data perencanaan? Sebab, validitas data pemerintah sering diragukan publik," tegas Jiddan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Jiddan menilai data yang tidak akurat berpotensi menghasilkan kebijakan yang keliru, terutama pada program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, hingga perencanaan pembangunan jangka panjang.

"DPR ingin memastikan implementasi Satu Data Indonesia benar-benar mengatasi ego sektoral dan tumpang tindih data lintas instansi yang selama ini menghambat ketepatan sasaran program," ujarnya.

Politisi muda itu juga menyoroti data resmi pemerintah yang kerap menuai kritik publik. Salah satunya adalah data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 sebesar 5,12% yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), namun dinilai banyak pihak tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

"Sejumlah ekonom mendesak transparansi metodologi karena khawatir data yang terlalu optimistis justru menyesatkan arah kebijakan," tukas Jiddan.

Ia menegaskan, percepatan Satu Data Indonesia menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki basis data terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. (Had)