 |
| Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jawa Timur.(Dok/Istimewa). |
Kondisi ini menjadi sorotan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia. Ia menilai pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan keberlangsungan media lokal. Salah satu usulannya adalah penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iklan yang ditayangkan di media lokal.
“Media lokal tidak hanya kehilangan pendapatan, tapi juga daya saing akibat beban fiskal yang tidak adil. Kalau pendapatan mereka terus dipotong PPh dan PPN, bagaimana bisa bertahan? Pemerintah harus hadir, bukan malah menekan,” tegas Ning Lia, Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, kekhawatiran bahwa penghapusan pajak akan mengurangi pemasukan negara adalah pandangan keliru. Justru, langkah itu ia nilai sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat demokrasi sekaligus menjaga keberagaman informasi di tingkat akar rumput.
“Media lokal adalah pilar demokrasi. Mereka merekam realitas sosial di daerah yang sering tak terjangkau media nasional, apalagi platform global. Menguatkan mereka berarti menguatkan suara rakyat,” lanjut putri KH Maskur Hasyim tersebut.
Ning Lia juga menekankan bahwa pemerintah masih memiliki banyak opsi lain untuk menambah pendapatan negara dari sektor yang lebih potensial, tanpa harus membebani industri media yang sedang terpuruk.
Selain itu, ia mengapresiasi langkah kolaborasi yang dilakukan Promedia, jaringan media nasional yang aktif menggandeng media lokal dalam pelatihan, produksi konten bersama, dan monetisasi. Menurutnya, kolaborasi media nasional dan lokal adalah kunci keberlanjutan.
“Keberlanjutan media tidak bisa hanya dibebankan pada media itu sendiri. Harus ada kolaborasi aktif. Negara pun perlu berpikir strategis, bukan sekadar mengandalkan pajak aktif, tapi juga mengembangkan strategi pasif yang membangun ekosistem,” papar Ning Lia, yang dinobatkan sebagai Wakil Rakyat Terpopuler se-Jatim versi ARCI.
Lebih jauh, ia mengingatkan tantangan baru yang kini dihadapi media lokal, yakni disrupsi kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, banyak konten media lokal terserap untuk melatih AI global tanpa perlindungan yang jelas atas hak cipta maupun kontribusinya.
Karena itu, Ning Lia mendorong pemerintah bersama komunitas media untuk merancang kerangka kerja perlindungan data dan konten lokal yang dapat dijadikan rujukan global. Hal ini penting agar media lokal tidak hanya menjadi objek konsumsi, tetapi juga diakui dan dilindungi secara etis oleh pengembang teknologi.
“Kalau AI belajar dari media kita tapi tak ada perlindungan, itu berbahaya. Media lokal harus membangun identitas digital yang kuat, punya tagline khas, dan aktif membentuk positioning agar tidak hanya jadi objek, tapi juga subjek dalam ekosistem digital global,” pungkasnya. (Had)
Komentar