|
Menu Close Menu

UMKM Jadi Prioritas, Menko Cak Imin Desak Dana Rp200 Triliun Himbara Mengalir ke Rakyat Kecil

Rabu, 17 September 2025 | 00.07 WIB

Menko PM Cak Imin saat meninjau salah satu UMKM dalam acara Festival Kemudahan dan Pelindung Usaha Mikro di Politeknik Pariwisata Lombok.(Dok/Istimewa).
Lensajatim.id, Lombok Tengah, NTB – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin menegaskan, dana jumbo Rp200 triliun yang baru saja digelontorkan pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


“Rp200 triliun yang baru digelontorkan oleh Menteri Keuangan, saya sangat berharap UMKM mendapatkan peluang besar dari dana ini,” tegasnya saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindung Usaha Mikro di Politeknik Pariwisata Lombok, Selasa (16/9/2025). 


Menurut Cak Imin, UMKM bukan sekadar penopang ekonomi rakyat, tetapi juga tulang punggung kebangkitan ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memperkuat ketangguhan UMKM agar bisa menjawab tantangan zaman, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.


“Sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah menjamin PPh Final tetap sebesar 0,5 persen sampai 2029. Kami juga mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, serta memberikan diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh pekerja UMKM terlindungi,” papar Ketua Umum PKB itu.


Ia menambahkan, ekosistem perlindungan UMKM akan terus diperluas melalui kolaborasi multipihak. Dengan cara itu, UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga tumbuh lebih kompetitif menghadapi persaingan global.


“UMKM tangguh, ekonomi nasional pasti bangkit. Pemerintah akan terus memperkuat dan mengevaluasi kebijakan agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat,” tandasnya.


Festival yang dihadiri ribuan pelaku UMKM di NTB ini menjadi momentum penting, di mana pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan UMKM sebagai motor utama kebangkitan ekonomi kerakyatan. (Hms/Had) 

Bagikan:

Komentar