 |
| Ilustrasi BSPS.(Dok/Newsmedia) |
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menegaskan agar masyarakat segera melapor jika menemukan praktik pungli di lapangan. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar diterima masyarakat tanpa ada potongan atau penyalahgunaan.
“Kami ingin memastikan bahwa Program BSPS ini bebas dari pungli. Jangan sampai masyarakat kurang mampu yang mendapat bantuan malah dirugikan. Laporkan segera jika ada pihak yang mencoba menarik pungutan,” tegas Didyk Choiroel saat meninjau pembangunan rumah BSPS di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Dalam kunjungan tersebut, Didyk didampingi Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Staf Ahli Menteri, serta perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah. Mereka meninjau langsung progres pembangunan rumah dan berdialog dengan penerima bantuan untuk memastikan tidak ada kendala di lapangan.
Menurut Didyk, Program BSPS merupakan wujud nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan rumah tidak layak huni di Indonesia.
“Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, agar mereka memiliki rumah yang sehat, layak, dan bermartabat,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan, beberapa rumah penerima BSPS yang sebelumnya berdinding kayu dan beratap genteng lapuk kini telah dibangun kembali dengan material lebih kokoh. Para pekerja tengah menyelesaikan pemasangan dinding hebel, sementara bahan bangunan seperti pasir, semen, dan spandek pasir telah disiapkan di lokasi.
Berdasarkan data BP3KP Jawa III, sebanyak 700 unit rumah di Kota Semarang menerima BSPS tahun ini, tersebar di 13 kecamatan dan 30 kelurahan. Di Kelurahan Patemon sendiri, terdapat 40 penerima bantuan, masing-masing mendapatkan Rp20 juta yang disalurkan melalui Bank BRI.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menambahkan, selain membantu masyarakat, program BSPS juga memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal dan penggunaan material dari toko bangunan sekitar.
“Pemilihan toko dilakukan secara terbuka oleh masyarakat penerima agar dana bisa dioptimalkan dan kualitas material terjamin. Kami yakin, dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Program BSPS di Semarang akan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Salah satu penerima bantuan, M. Sokeh, mengaku bersyukur orang tuanya mendapat bantuan BSPS senilai Rp20 juta dengan tambahan dana swadaya keluarga sebesar Rp7 juta.
“Terima kasih kepada pemerintah, terutama Pak Prabowo. Program BSPS ini sangat membantu kami. Semoga rumah orang tua bisa segera selesai dibangun dan layak ditempati,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan oleh Siti Mutmainah, seorang buruh bangunan yang juga menerima bantuan. Ia tak kuasa menahan haru melihat rumahnya kini mulai berdiri kokoh.
“Dulu rumah saya reot dan bocor di mana-mana. Sekarang bisa diperbaiki berkat BSPS. Terima kasih Pak Prabowo, semoga program ini terus berlanjut,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Dengan langkah tegas pemerintah dan pengawasan bersama masyarakat, Kementerian PKP berharap Program BSPS dapat berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran, demi mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. (Sumber:pkp.go.id)
Komentar