Bongkar Cara Kerja Lama, Lia Istifhama Dorong Belanja Negara Serba Digital

Baca Juga

Anggota DPD RI Lia Istifhama dalam sebuah acara. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya— Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa digitalisasi dalam sistem belanja pemerintah bukan lagi sekadar inovasi tambahan, melainkan kebutuhan mendesak dalam upaya reformasi birokrasi. Di tengah meningkatnya tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas, ia menilai aparatur pemerintah tidak bisa terus bertahan dengan pola kerja konvensional.

“Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Birokrasi harus berani beradaptasi dengan sistem yang lebih terbuka dan terukur,” ujar Lia Istifhama, Senin (19/01/2026). 

Menurutnya, transformasi belanja digital tidak hanya menyentuh aspek teknis pengadaan, tetapi juga mendorong perubahan mendasar pada budaya kerja aparatur. Sistem digital menuntut ketepatan, keterbukaan, dan tanggung jawab yang lebih kuat karena seluruh proses tercatat serta dapat dipantau secara berkelanjutan.

“Ketika semua proses terdokumentasi secara digital, aparatur terdorong bekerja lebih disiplin. Ruang abu-abu semakin sempit dan akuntabilitas menjadi keharusan,” jelasnya.

Lia menambahkan, penerapan sistem belanja digital justru memberikan kemudahan dan kepastian kerja bagi pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Proses yang lebih sederhana dan terdokumentasi dengan baik membuat pengelolaan anggaran menjadi lebih rapi serta mudah dievaluasi.

“Dengan sistem yang jelas, aparatur terbantu untuk bekerja lebih profesional tanpa dibebani prosedur yang berbelit,” katanya.

Selain pembenahan sistem, Lia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, transformasi digital harus diiringi pelatihan dan pendampingan berkelanjutan agar aparatur tidak tertinggal dalam arus perubahan.

“Adaptasi tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Aparatur perlu didampingi agar transformasi digital benar-benar berdampak,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu dan proses penyesuaian. Namun demikian, Lia menegaskan peran kepemimpinan birokrasi menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi digital.

“Keteladanan pimpinan sangat menentukan. Jika pimpinan konsisten mendorong perubahan, aparatur akan lebih siap meninggalkan cara lama,” tegasnya.

Bagi Lia Istifhama, digitalisasi belanja harus dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek teknologi jangka pendek. Dengan sistem yang transparan dan terukur, ia optimistis kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah akan semakin meningkat.

“Ketika birokrasi mampu beradaptasi, pelayanan publik akan lebih baik. Di situlah kepercayaan masyarakat tumbuh,” pungkasnya. (Red)