Bersaksi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Gubernur Khofifah Tegaskan Tuduhan Fee Dana Hibah Tidak Benar

Baca Juga

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat wawancara dengan wartawan usai hadir dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.(Dok/KIP For FJN).

Lensajatim.id, Surabaya– Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa tuduhan penerimaan fee atau ijon sebesar 30 persen dalam proses pengajuan dana hibah pokok pikiran (pokir) kelompok masyarakat (pokmas) tidak benar dan tidak berdasar.

Penegasan tersebut disampaikan saat Khofifah memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi dana hibah pokir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Kamis (12/2/2026).

Dalam persidangan, ia menanggapi pernyataan mantan Ketua DPRD Jawa Timur almarhum Kusnadi yang menyebut adanya pembagian fee sebesar 30 persen untuk gubernur, 30 persen untuk wakil gubernur, 10 persen untuk sekretaris daerah, serta 3–5 persen untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saya tegaskan, tuduhan itu tidak benar,” ujar Khofifah di hadapan majelis hakim.

Ia menjelaskan, secara matematis tuduhan tersebut tidak rasional. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat 64 OPD. Jika masing-masing OPD diasumsikan menerima 3 hingga 5 persen, maka total persentasenya sudah melampaui 300 persen, belum termasuk persentase yang disebutkan untuk gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.

“Kalau 64 OPD dikali 5 persen saja sudah lebih dari 300 persen. Itu belum ditambah 30 persen gubernur, 30 persen wakil gubernur, dan 10 persen sekretaris daerah. Secara hitungan matematika saja sudah tidak masuk akal,” jelasnya.

Menurutnya, dari sisi logika perhitungan saja tuduhan tersebut telah runtuh. Karena itu, ia kembali menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta.

Khofifah juga mengajak masyarakat Jawa Timur untuk tidak mudah terpengaruh oleh tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. Ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjutnya, terus memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan, termasuk dalam mekanisme penyaluran dana hibah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Insya Allah saya, Pak Wagub, dan seluruh OPD bekerja keras menjaga integritas serta memastikan Jawa Timur makin maju, makin makmur, dan terus tumbuh berkembang,” pungkasnya. (Red)