 |
| Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi saat wawancara dengan wartawan. (Dok/Istimewa). |
Dalam kegiatan tersebut, Nurhadi menyebut pengawasan program pemenuhan gizi tidak cukup dilakukan dari balik meja. Ia mengaku rutin turun langsung ke lapangan, mengunjungi dapur-dapur SPPG hingga sekolah penerima manfaat. Hasil temuannya kemudian dibawa ke forum rapat di tingkat pusat sebagai bahan evaluasi.
Menurutnya, sejumlah masukan dari lapangan telah direspons positif oleh BGN. Salah satunya melalui penerbitan aturan baru yang mewajibkan setiap menu pada tray makanan diberi label harga satuan.
“Kebijakan ini untuk memastikan kesesuaian porsi dan kualitas makanan. Untuk siswa SD ke atas, standar nilai makanan Rp10.000, sedangkan balita, PAUD, dan kelompok lainnya Rp8.000. Jika ada tray tanpa label atau tidak layak, masyarakat diminta segera melapor,” ujarnya.
Nurhadi yang juga menjabat Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar itu mengungkapkan, pihaknya sempat menerima laporan adanya dapur SPPG yang kualitasnya tidak memenuhi standar hingga memicu kasus keracunan. Laporan tersebut telah diteruskan dan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan.
Ke depan, BGN berencana menerapkan sistem klasifikasi dapur SPPG menjadi tiga kategori, yakni grade A, B, dan C. Dapur grade A dinilai sangat layak dengan pelayanan prima. Grade B tercatat pernah mengalami satu kasus keracunan. Sementara grade C merupakan dapur dengan kasus berulang.
“Kalau sampai dua atau tiga kali terjadi keracunan, rekomendasinya dapur tersebut ditutup,” tegasnya.
Selain pengawasan kualitas, Nurhadi juga mendorong penguatan sinergi antara pengelola SPPG dan kelompok tani. Ia meminta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) aktif berkomunikasi dengan satgas BGN dan pengelola dapur agar kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari hasil pertanian lokal.
“Jangan sampai kebutuhan sayur justru diambil dari luar daerah, padahal petani kita mampu. Ini pekerjaan rumah bersama agar kualitas hasil tani lokal terus meningkat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Nurhadi menyoroti peran media sebagai bagian dari pengawasan publik. Ia meminta pengelola SPPG tidak menutup diri terhadap wartawan selama proses peliputan dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang tepat.
Menurutnya, seluruh dapur SPPG kini telah dilengkapi CCTV serta sistem laporan kehadiran yang terhubung langsung ke pusat. Dengan sistem tersebut, pengawasan dapat dilakukan bersama oleh pemerintah, media, dan masyarakat.
“Tidak ada yang ditutupi. Justru kami berharap klarifikasi juga diberitakan agar tidak kalah viral dari informasi yang belum tentu benar,” pungkasnya. (Red)
Komentar