BANGKALAN, lensajatim.id - Gerakan pangan murah kembali akan digelar Jumat (27/2/2026), setelah pelaksanaan sebelumnya pada Jumat (20/2/2026) menuai sorotan karena sepi pengunjung dan minim komoditas penting. Program yang merupakan instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan itu kini menjadi bahan evaluasi serius.
Pada pelaksanaan perdana, warga mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan tidak tersedianya bahan pokok yang justru sedang melonjak harganya di pasaran, seperti cabai rawit dan gula pasir.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bangkalan, Samsol Arif Marla, mengingatkan agar pelaksanaan kedua tidak mengulang kesalahan sebelumnya.
“Jangan sampai kesalahan pasar murah yang pertama terulang kembali,” tegasnya. Kamis (26/2/2026).
Politikus Partai Gelora itu menekankan pentingnya sosialisasi maksimal serta memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang benar-benar murah.
“Pasar murah itu harusnya bisa menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Tapi bahan pokok yang paling dibutuhkan malah tidak ada seperti agenda pasar sebelumnya. Hal itu jangan sampai terulang kembali,” ujarnya.
Ia bahkan menilai Pemkab perlu lebih serius dalam menangani program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Menurut saya, Pemkab tidak pernah serius mengurus program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Hal itu harus menjadi evaluasi di even kedua ini,” tandasnya.
Kritik lebih tajam, disampaikan pemerhati kebijakan publik Jawa Timur, Ahmad Annur. Ia menilai kegagalan pasar murah pertama mencerminkan lemahnya perencanaan dan pemetaan kebutuhan masyarakat.
“Program seperti ini seharusnya berbasis data. Pemerintah harus tahu komoditas apa yang paling dibutuhkan dan sedang melonjak harganya. Kalau yang mahal justru tidak disediakan, itu menunjukkan perencanaan yang tidak matang,” ujarnya.
Menurutnya, pasar murah tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak nyata.
“Jangan sampai ini hanya menjadi kegiatan seremonial untuk menunjukkan bahwa pemerintah bekerja. Esensinya adalah intervensi pasar untuk menekan harga dan membantu daya beli masyarakat. Kalau pengunjung sepi dan barang penting tidak tersedia, berarti tujuan kebijakannya tidak tercapai,” tegasnya.
Ahmad Annur juga menyoroti pola instruksi yang mengerahkan OPD dan jajaran untuk meramaikan kegiatan.
“Kalau harus mengerahkan aparatur dan keluarganya agar terlihat ramai, itu tanda ada masalah pada konsep dan pelaksanaannya. Seharusnya masyarakat datang karena memang membutuhkan dan merasa terbantu, bukan karena dimobilisasi,” kritiknya.
Ia mendesak Pemkab Bangkalan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari strategi distribusi, transparansi harga, hingga efektivitas sosialisasi.
“Kalau pelaksanaan kedua masih mengulang kesalahan yang sama, publik berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok,” pungkasnya.
Pelaksanaan pasar murah jilid kedua ini pun menjadi ujian bagi Pemkab Bangkalan, apakah mampu berbenah dan menjadikannya solusi nyata, atau kembali menuai kritik sebagai program yang tak tepat sasaran. (Syaiful)
Komentar