Imbas Konflik Tak Berujung, Satu Tahun Subandi–Mimik Pimpin Sidoarjo, Kepuasan Publik Turun Hampir 10 Persen dalam Enam Bulan Terakhir

Baca Juga

Baihaki Sirajt, Direktur Eksekutif ARCI.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Sidoarjo– Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru terkait satu tahun kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan publik masih tergolong tinggi, namun mengalami penurunan signifikan dalam enam bulan terakhir.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 5–15 Februari 2026, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pasangan kepala daerah tersebut berada di angka 71,8 persen. Angka ini memang masih mencerminkan mayoritas warga merasa puas, tetapi trennya terus menurun sejak awal masa jabatan.

Pada 100 hari pertama kepemimpinan, tingkat kepuasan publik tercatat mencapai 84,9 persen. Enam bulan kemudian turun menjadi 80,5 persen, dan pada satu tahun masa pemerintahan kembali merosot hingga 71,8 persen. Dalam enam bulan terakhir, penurunan mendekati 10 persen.

Direktur Eksekutif ARCI, Baihaki Sirajt, menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang membuat publik tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Ada beberapa faktor utama yang membuat warga Sidoarjo merasa puas, di antaranya peningkatan infrastruktur sebesar 17,6 persen. Responden menilai pembangunan infrastruktur terus mengalami kemajuan meskipun di tengah efisiensi anggaran pusat,” jelas Baihaki, Rabu (25/02/2026). 

Selain infrastruktur, sebanyak 13,9 persen responden mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah dalam menangani keluhan masyarakat. Di sektor ekonomi, kemajuan UMKM (12,7 persen) serta peningkatan kualitas layanan kesehatan (10,1 persen) juga menjadi poin positif dalam penilaian warga.

Meski demikian, pihaknya mencatat faktor penurunan kepuasan publik lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan internal kepemimpinan. Baihaqi menyebut kurangnya transparansi serta konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati menjadi sorotan masyarakat.

“Faktor penurunan ini lebih disebabkan oleh kurangnya transparansi pemerintah serta terjadinya konflik antar pimpinan daerah yang menyebabkan hasil kinerja kurang optimal,” katanya.

Sebanyak 21,8 persen responden yang menyatakan tidak puas menilai perseteruan yang terjadi di ruang publik berdampak pada efektivitas pemerintahan. Bahkan, 30,2 persen warga menilai sejumlah program prioritas belum berjalan maksimal karena kedua pemimpin dianggap tidak berjalan selaras.

Di sisi lain, masyarakat juga menitipkan harapan untuk perbaikan ke depan. Pengurangan angka pengangguran menjadi prioritas utama dengan 24,7 persen responden menyuarakan hal tersebut. Disusul pembinaan dan dukungan lebih lanjut bagi pelaku UMKM sebesar 20,5 persen.

“Dalam hal rekonsiliasi pemimpin, masyarakat sangat mendominasi saran agar Bupati dan Wakil Bupati kembali rukun seperti di awal masa jabatan agar program pembangunan dapat dinikmati lebih maksimal, yakni sebesar 14,2 persen,” tambah Baihaki.

Survei ARCI ini melibatkan 1.000 responden yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error ±3,2 persen.

Hasil survei ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan Subandi–Mimik untuk memperkuat soliditas internal dan meningkatkan komunikasi publik, agar tren penurunan kepuasan tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. (Had)