 |
| Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto saat memberikan keterangan pers.(Dok/Istimewa). |
Apresiasi itu disampaikan usai ia meninjau langsung berbagai fasilitas dan program pembinaan di kompleks lapas tersebut, Selasa (10/2/2026). Kunjungan dilakukan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
“Kami bersyukur diajak Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran untuk langsung, tak hanya melihat, tapi lebih tepatnya memeriksa di setiap sudut yang ada di Nusakambangan. Kami sangat terkesan,” ujar Willy di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Terbuka Nusakambangan.
Menurut Willy, perubahan yang dilakukan di Nusakambangan menunjukkan arah baru sistem pemasyarakatan. Ia menilai pendekatan pembinaan yang menekankan produktivitas sejalan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
KUHP terbaru, kata dia, memperkenalkan alternatif sanksi berupa kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan. Konsep tersebut dinilai relevan dengan model pembinaan yang sedang dijalankan di Nusakambangan.
“Ini benar-benar Pak Menteri punya tangan dingin. Selain KUHP, kekuatannya adalah kerja sosial atau hukuman pidana sosial. Di sini tidak perlu kita berdiskursus, tapi sudah langsung berpraktik,” ujarnya.
Willy bahkan membuka peluang agar Nusakambangan dapat direkomendasikan sebagai lokasi pelaksanaan kerja sosial. Ia menyebut gagasan tersebut sempat didiskusikan bersama Menteri dalam perjalanan menuju lokasi.
“Mungkin untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung kedaulatan pangan di sini, kerja sosial bisa kita rekomendasikan ditempatkan di Nusakambangan,” katanya.
Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari tugas pengawasan Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI. Pihaknya mencermati transformasi pemasyarakatan pasca pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru.
Selain itu, pembinaan di lapas juga diharapkan selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya terkait penguatan demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila.
“Bagaimana sesuai dengan Asta Cita Presiden, terutama memajukan demokrasi, hak asasi manusia, dan Pancasila. Kami membangun kebijakan pengawasan yang senapas dengan arah tersebut,” ujar Legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Dalam peninjauan tersebut, Willy dan anggota Komisi XIII melihat langsung Sarana Asimilasi dan Edukasi, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga program ketahanan pangan yang dikelola warga binaan.
Sejak awal menjabat, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mencanangkan transformasi Nusakambangan sebagai pulau kemandirian. Konsepnya berbasis ketahanan pangan dan penguatan UMKM.
Beragam program dikembangkan, mulai dari produksi batako dan paving berbahan FABA, pengolahan sampah dan pupuk, pelintingan rokok, konfeksi, hingga budidaya anggrek, anggur, dan melon.
Selain itu, terdapat pengolahan tepung dan beras Mocaf, serta sektor peternakan dan perikanan. Seluruh program dirancang untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang aplikatif.
Model pembinaan tersebut diharapkan menjadi percontohan nasional. Tujuannya agar warga binaan memiliki bekal produktif saat kembali ke tengah masyarakat dan mampu berkontribusi secara positif. (Red)
Komentar