Wacana Prabowo Dua Periode Tanpa Gibran Menguat, Pengamat Nilai Komposisi Cawapres Masih Dinamis

Baca Juga

 

Pengamat politik dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Siraijt. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya — Wacana dukungan dua periode bagi Presiden RI Prabowo Subianto mulai menguat di ruang publik. Sejumlah partai politik, di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), telah menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan Prabowo.

Meski demikian, kedua partai tersebut belum menyampaikan sikap resmi terkait figur calon wakil presiden yang akan mendampingi pada kontestasi mendatang.

Pengamat politik dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Siraijt, menilai situasi ini sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar menjelang tahun-tahun politik.

Menurutnya, dukungan terhadap calon presiden kerap disampaikan lebih awal sebagai bentuk konsolidasi, sementara pembahasan pasangan biasanya mengikuti perkembangan koalisi dan kalkulasi elektoral. 

Baihaki menyebut, jika merujuk pada sejarah politik Indonesia, presiden yang menjabat dua periode belum pernah didampingi wakil presiden yang sama.

“Belum pernah ada, termasuk pada era Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, maupun Joko Widodo,” ujar Baihaki, Rabu (11/02/2026).

Ia mencontohkan, Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama berpasangan dengan Jusuf Kalla, lalu pada periode kedua bersama Boediono 

Sementara Presiden Joko Widodo pada periode pertama didampingi Jusuf Kalla dan pada periode kedua berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin.

Menurut Baihaki, pola tersebut menunjukkan bahwa komposisi pasangan calon sangat dipengaruhi kebutuhan strategi politik pada setiap periode.

Faktor keseimbangan koalisi, representasi wilayah, hingga segmentasi pemilih menjadi pertimbangan penting.

“Kalau melihat sejarahnya, sangat mungkin muncul tokoh baru yang mendampingi Prabowo. Tetapi bukan tidak mungkin juga tetap dengan Gibran. Waktunya masih panjang dan semuanya masih dinamis,” tegasnya.

Ia menambahkan, pernyataan dukungan dari partai politik pada tahap awal dapat dimaknai sebagai komunikasi politik untuk membaca respons publik sekaligus mengukur soliditas koalisi.

Secara umum, dinamika ini dinilai sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Partai politik memiliki ruang untuk melakukan penjajakan, dialog, dan penguatan koalisi sebelum mengambil keputusan final.

Dengan waktu yang masih cukup panjang menuju pemilihan mendatang, konfigurasi politik nasional diperkirakan akan terus berkembang.

Keputusan akhir mengenai pasangan calon dinilai akan sangat ditentukan oleh kesepakatan koalisi serta pertimbangan strategis demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan. (Had)