Lensajatim.id, Surabaya- Founder dan Owner Bandar Laut Dunia Grup (Balad Grup), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyerukan Tritura Nelayan Republik Indonesia sekaligus mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas khusus pemberantasan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri.
Menurut Gus Lilur, praktik penyelundupan BBL bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan ekonomi lintas negara yang berdampak besar terhadap masa depan sektor kelautan nasional. Ia menilai penyelundupan tersebut merugikan nelayan, melemahkan kedaulatan maritim, dan membuat nilai tambah industri lobster justru dinikmati negara lain.
“Kami menyerukan Tritura Nelayan Republik Indonesia. Ini tuntutan nelayan kepada Presiden Prabowo agar negara hadir secara tegas: berantas penyelundupan BBL, fasilitasi budidaya di laut Indonesia, dan gerakkan seluruh jajaran KKP untuk membesarkan budidaya lobster oleh nelayan Indonesia,” ujar Gus Lilur, Senin (11/05/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas langkah pemerintah menghentikan total budidaya BBL di luar negeri sejak Agustus 2025 melalui kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya lobster bagi kepentingan nasional.
“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo. Sejak Agustus 2025, Presiden telah menunjukkan keberpihakan yang jelas dengan menyetop total budidaya BBL di luar negeri. Ini langkah kedaulatan. Ini langkah perlindungan terhadap nelayan Indonesia,” katanya.
Gus Lilur menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026. Regulasi baru itu dinilai mengarahkan tata kelola lobster agar lebih berpihak pada penguatan budidaya dalam negeri.
Sebagai inisiator perubahan regulasi tersebut, Gus Lilur menegaskan bahwa BBL harus dibesarkan di laut Indonesia oleh nelayan Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“BBL itu berasal dari laut Indonesia. Maka budidayanya harus di Indonesia. Nilai tambahnya harus tinggal di Indonesia. Jangan sampai benihnya dari kita, risikonya ditanggung nelayan kita, tetapi keuntungan besarnya justru dinikmati negara lain,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penghentian budidaya BBL di luar negeri tidak akan berjalan efektif apabila jaringan penyelundupan masih beroperasi. Menurutnya, praktik penyelundupan berlangsung sistematis dan melibatkan jaringan lintas negara dengan jalur distribusi yang terorganisasi.
Gus Lilur mengungkapkan, terdapat dua jalur utama penyelundupan BBL. Jalur pertama melalui laut, yakni dari Indonesia menuju Malaysia sebelum diteruskan ke Singapura. Jalur kedua melalui udara dengan pengiriman langsung dari Indonesia ke Singapura.
Setibanya di Singapura, BBL disebut menjalani proses aklimatisasi di kawasan Choa Chu Kang dan Lim Chu Kang sebelum diterbangkan ke Kamboja untuk memperoleh dokumen legalitas.
“Di Singapura, BBL itu disegarkan dan dikondisikan kembali. Istilahnya aklimatisasi. Setelah itu diterbangkan ke Kamboja untuk mendapatkan dokumen legalitas,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kamboja menjadi titik penting dalam rantai distribusi ilegal tersebut karena di negara itu diterbitkan Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Health (COH) sebagai syarat masuk ke Vietnam.
“Kenapa harus ke Kamboja dulu? Karena Vietnam tidak menerima tanpa legalitas. Maka dibuatlah COO dan COH di Kamboja. Setelah itu BBL masuk ke Vietnam,” ujarnya.
Menurut Gus Lilur, pola tersebut menunjukkan bahwa penyelundupan BBL telah menjadi bagian dari rantai pasok industri lobster global. Indonesia hanya menjadi pemasok benih, sementara negara lain menikmati keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar.
Ia menyebut Vietnam mampu menjadi salah satu eksportir lobster terbesar dunia karena memperoleh pasokan BBL dari Indonesia, dengan nilai ekonomi industri lobster yang disebut mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun.
“Ini ironi besar. Benihnya dari Indonesia, tetapi yang menikmati nilai ekonomi ratusan triliun justru negara lain. Nelayan kita hanya menjadi penonton. Ini yang harus dihentikan,” katanya.
Karena itu, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Penyelundupan BBL yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, TNI AL, Bea Cukai, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, hingga unsur intelijen negara.
“Penyelundupan BBL ini tidak bisa ditangani biasa-biasa saja. Jalurnya lintas negara, aktornya terorganisir, dan nilainya sangat besar. Negara harus hadir dengan satgas khusus,” tegasnya.
Selain penindakan, ia juga mendorong pemerintah memberikan dukungan penuh kepada nelayan agar mampu mengembangkan budidaya BBL di dalam negeri melalui akses teknologi, permodalan, pendampingan, perizinan, dan kepastian pasar.
“Nelayan jangan hanya dilarang menjual BBL ke luar negeri, tetapi harus diberi akses untuk budidaya di dalam negeri. Pemerintah harus memfasilitasi teknologi, permodalan, pendampingan, perizinan, dan kepastian pasar,” ujarnya.
Gus Lilur optimistis Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat budidaya lobster dunia karena didukung habitat alami, pengalaman nelayan, dan pasar global yang terus berkembang.
“Kalau BBL tidak lagi bocor ke luar negeri dan nelayan difasilitasi untuk budidaya, Indonesia bisa menjadi pusat lobster dunia. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok benih gelap bagi industri negara lain,” katanya.
Dalam Tritura Nelayan Republik Indonesia, terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, memberantas tuntas penyelundupan BBL ke luar negeri. Kedua, memfasilitasi nelayan untuk melakukan budidaya BBL di laut Indonesia. Ketiga, memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajarannya untuk menggalakkan budidaya BBL di Indonesia oleh nelayan Indonesia.
“Tritura Nelayan ini adalah seruan kedaulatan. Kami percaya Presiden Prabowo punya keberanian untuk menata ini. Bentuk satgas, berantas penyelundupan, fasilitasi nelayan, dan jadikan Indonesia sebagai pusat budidaya lobster dunia,” pungkas Gus Lilur. (Red)
Komentar