 |
| Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri saat wawancara dengan wartawan. (Dok/Istimewa). |
Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan yang akrab disapa Ipuk itu menyebut insiden yang menyebabkan sejumlah siswa mengalami muntah dan gangguan kesehatan menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, terutama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan.
“Kalau melihat situasi sekarang, MBG tetap jalan. Tapi paling tidak harus ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi kembali,” ujar Ipuk, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, pengawasan makanan tidak cukup hanya memastikan makanan tidak basi atau tidak berbau. Ia menilai standar keamanan pangan harus mencakup higienitas, kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada siswa.
“SOP-nya mungkin hanya melihat basi atau tidak. Nah bagaimana MBG ini terus berjalan tapi juga harus ada standar higienis. Apakah makanan itu benar-benar aman, tidak beracun atau tidak mengandung sesuatu yang mengakibatkan keracunan, ini yang harus dipastikan,” katanya.
Ipuk menilai evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga. Sebab, apabila kasus serupa kembali terjadi, dikhawatirkan akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua maupun siswa terhadap makanan yang diberikan melalui program tersebut.
“Kalau ini berulang, orang tua dan anak-anak akan takut mengonsumsi MBG. Padahal program ini tujuannya baik untuk pemenuhan gizi anak-anak,” tuturnya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi respons cepat tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan instansi terkait dalam menangani para siswa yang mengalami keluhan kesehatan. Langkah cepat tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi siswa segera tertangani dengan baik.
“Saya lihat respon cepat sudah dilakukan ketika ditemukan banyak siswa mengalami muntah. Ini menjadi catatan penting agar SPPG segera melakukan pembenahan atas kelayakan makanan anak-anak,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Surabaya memastikan akan mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan untuk segera menggelar hearing bersama pihak-pihak terkait. Forum tersebut nantinya akan membahas penyebab dugaan keracunan sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan program MBG di Surabaya.
“Nanti teman-teman di Komisi D akan kita dorong melakukan hearing dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana ini bisa terjadi dan memastikan kasus seperti ini jangan sampai terulang kembali di Kota Surabaya,” kata Ipuk.
Dalam hearing tersebut, Komisi D diperkirakan akan memanggil dinas terkait, pihak sekolah, pengelola SPPG, serta unsur kesehatan guna membahas standar keamanan pangan, mekanisme distribusi makanan, hingga langkah mitigasi ke depan.
Selain itu, DPRD Surabaya juga meminta Dinas Kesehatan memperkuat fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh sekolah sebagai langkah antisipasi ketika terjadi kondisi darurat kesehatan.
“Sekolah-sekolah yang jauh dari rumah sakit harus punya penanganan awal. Maka UKS perlu diaktifkan dan diperkuat sebagai mitigasi keselamatan anak-anak,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penghentian sementara operasional SPPG yang diduga terkait kasus tersebut, Ipuk meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Sebab hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses pendalaman.
“Kita belum tahu pasti apakah keracunan ini benar-benar akibat MBG atau faktor lain. Karena kondisi tubuh setiap anak berbeda-beda. Tapi yang paling penting sekarang adalah evaluasi dan kontrol harus diperketat,” jelasnya.
Tak hanya menyoroti aspek teknis, Ipuk juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kondisi psikologis siswa pascakejadian. Ia meminta pemerintah dan pihak sekolah memberikan edukasi serta jaminan kepada siswa dan orang tua bahwa makanan yang disediakan aman untuk dikonsumsi.
“Harus ada edukasi dan keyakinan kepada anak-anak bahwa makanan itu sehat dan tidak akan menimbulkan keracunan kembali. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (Red)
Komentar