 |
| Aksi Cipayung Yogyakarta.(Dok/Istimewa). |
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan itu diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung DIY, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DIY, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Yogyakarta, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Yogyakarta.
Para peserta aksi membawa berbagai tuntutan yang dirangkum dalam narasi "Reformasi Jilid II". Melalui aksi tersebut, mereka menyampaikan kritik sekaligus masukan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Sejumlah orator secara bergantian menyampaikan aspirasi dari atas mobil komando. Mereka menyoroti berbagai persoalan yang dianggap masih menjadi perhatian masyarakat, mulai dari tata kelola pemerintahan, kebijakan ekonomi, hingga sektor pendidikan dan penegakan hukum.
Salah seorang orator menilai pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat serta berani melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai belum berjalan optimal.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung DIY menyampaikan 15 tuntutan yang mereka sebut sebagai agenda perubahan dan perbaikan bagi masa depan bangsa.
Adapun tuntutan tersebut meliputi penolakan terhadap UU TNI dan dorongan agar militer kembali fokus pada tugas pertahanan negara, penghentian pemborosan APBN, serta perbaikan pola komunikasi pemerintah disertai evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai kurang efektif.
Mereka juga meminta penurunan harga BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta menyuarakan penolakan terhadap RUU Polri. Selain itu, massa aksi mendesak pergantian Kapolri yang dinilai harus bertanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas.
Di sektor pendidikan, mahasiswa mendorong terwujudnya pendidikan gratis yang disertai pembenahan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan berkualitas.
Aliansi Cipayung DIY juga mendesak percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Hukum Adat sebagai bagian dari upaya memperkuat keadilan hukum dan perlindungan hak masyarakat adat.
Tuntutan lainnya adalah penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan masyarakat, pencabutan status pahlawan nasional bagi Soeharto, serta reformasi sistem partai politik agar lebih demokratis dan berpihak kepada kepentingan publik.
Massa aksi juga meminta DPR lebih berpihak kepada rakyat, mengusut tuntas berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan guru sebagai salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Melalui penyampaian aspirasi tersebut, mahasiswa berharap berbagai tuntutan yang mereka suarakan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Ab)
Komentar