DPR RI Dorong Pemulihan Hak Korban Hanania Travel, Minta Aparat Telusuri Aset dan Aliran Dana

Baca Juga

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Dini Rahmania. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta– Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, menegaskan bahwa hal paling mendesak yang dibutuhkan para korban dugaan penipuan travel haji dan umrah oleh Hanania Travel saat ini adalah kepastian hukum serta pemulihan hak-hak mereka secara maksimal.

Menurut Dini, para jamaah telah menaruh kepercayaan dan menyerahkan dana mereka dengan niat menjalankan ibadah. Karena itu, negara harus hadir untuk memastikan para korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.

Dini mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima audiensi dari para jamaah yang menjadi korban bersama kuasa hukum mereka. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi dan harapan korban terkait penyelesaian kasus disampaikan secara langsung.

“Aparat penegak hukum juga didorong untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara ini,” kata Dini dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Probolinggo dan Pasuruan itu menjelaskan, pendalaman dugaan TPPU menjadi langkah penting dalam proses penegakan hukum. Menurutnya, upaya hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga membuka ruang untuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

“Dengan penelusuran aset, itu bisa dimaksimalkan untuk pemulihan kerugian para jamaah,” tegas Dini.

Karena itu, ia mendorong agar pengusutan perkara dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri aset maupun aliran dana yang diduga berasal dari dana para jamaah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar peluang pengembalian hak-hak korban.

“Harapan kami sederhana, hak-hak korban dapat dikembalikan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dini menilai kasus Hanania Travel harus menjadi pelajaran penting sekaligus momentum untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia. Menurutnya, pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah perlu diperketat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana jamaah juga harus diperkuat guna memberikan jaminan keamanan dan kepastian bagi calon jamaah yang hendak beribadah ke Tanah Suci.

“Perlindungan terhadap jamaah harus menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” pungkas Dini.

Kasus yang menimpa para jamaah Hanania Travel ini pun menjadi perhatian berbagai pihak. Diharapkan, proses hukum yang berjalan dapat memberikan kepastian, mengungkap secara tuntas dugaan pelanggaran yang terjadi, sekaligus mengedepankan pemulihan hak-hak para korban sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. (Red)