|
Menu Close Menu

DPRD Surabaya Dorong Pengawalan Sensus Ekonomi hingga Tingkat Kelurahan

Sabtu, 20 Juni 2026 | 12.23 WIB

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya– Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mendorong seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan untuk aktif bersinergi mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung di Kota Surabaya. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada akurasi data yang dihimpun karena akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah untuk jangka panjang.


Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya tersebut menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen statistik, tetapi menjadi rujukan strategis pemerintah dalam merancang berbagai program ekonomi dan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.


“Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil lapangan keliru, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga program insentif UMKM berpotensi salah sasaran,” ujar Anas di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (18/6/2026).


Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) menyasar sekitar 415 ribu unit usaha non-pertanian di Surabaya. Sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian Kota Pahlawan.


Menurut Anas, data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan riil pelaku usaha secara lebih tepat. Mulai dari pembangunan dan revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK), penyediaan pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga penyaluran bantuan modal yang lebih efektif dan tepat sasaran.


Karena itu, ia meminta seluruh perangkat kecamatan dan kelurahan turut berperan aktif mendukung kelancaran pendataan agar setiap potensi ekonomi masyarakat dapat terpetakan secara menyeluruh.


Menanggapi masih adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap proses pendataan, Anas memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.


“Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak maupun penghapusan bantuan sosial. Data responden dilindungi undang-undang dan tidak diserahkan kepada pihak lain. Karena itu, pelaku UMKM tidak perlu khawatir dan diharapkan memberikan data yang jujur,” tegasnya.


Ia berharap seluruh warga dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam sensus tersebut agar Surabaya memiliki basis data ekonomi yang kuat dan akurat sebagai landasan pembangunan daerah serta penguatan ekonomi masyarakat dalam satu dekade ke depan.


Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan terhadap seluruh skala usaha yang beroperasi di Kota Surabaya, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Menurut Arrief, terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan petugas sensus. Selain itu, sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM juga akan didata selama pelaksanaan sensus berlangsung.


"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil," beber Arrief.


Ia mengungkapkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan, petugas sensus telah berhasil mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro.


Arrief optimistis target pendataan dapat tercapai dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, aparat kewilayahan, serta para pelaku usaha yang menjadi responden sensus.


Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif dan akurat sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan data yang valid, berbagai program pemberdayaan UMKM, bantuan sosial, hingga penguatan sektor usaha diyakini dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat Surabaya. (Red) 

Bagikan:

Komentar