 |
| Perwakilan korban dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group mengadu ke Fraksi NasDem DPR RI di Gedung DPR RI Senayan.(Dok/Istimewa). |
Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Fraksi NasDem, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Para korban hadir bersama tim kuasa hukum untuk memaparkan perkembangan kasus yang diperkirakan telah berdampak terhadap lebih dari 3.000 calon jamaah dengan nilai kerugian mencapai Rp100 miliar.
Dalam pemaparannya, tim kuasa hukum menjelaskan bahwa jumlah jamaah terdampak mencapai sekitar 3.000 orang. Mereka terdiri dari sekitar 1.500 jamaah yang tergabung dalam 38 grup keberangkatan periode Syawal serta sekitar 1.400 jamaah lainnya yang tergabung dalam lebih dari 40 grup keberangkatan pada Juni hingga Juli 2026.
Sementara itu, berdasarkan data rekapitulasi tim kuasa hukum per 16 Juni 2026, tercatat sebanyak 1.240 pemberi kuasa dan 1.224 pelapor telah melaporkan kasus tersebut. Dari pelaporan tahap pertama hingga tahap ketiga, total kerugian yang telah terdokumentasi mencapai Rp46,67 miliar. Angka tersebut belum termasuk laporan mandiri dari korban lain yang hingga kini masih terus bertambah.
Audiensi tersebut turut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania dan Wahidin Halim, anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria, serta anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro dan Julie Laiskodat.
Menanggapi aspirasi para korban, anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan komitmen Fraksi Partai NasDem untuk mengawal proses penyelesaian kasus hingga hak-hak jamaah memperoleh kepastian.
“Kami akan mengawal kasus ini. Jangan khawatir, atensinya sudah luar biasa. Kami akan mendorong langkah-langkah percepatan agar hak-hak jamaah dapat segera terpenuhi,” ujar Dini.
Menurutnya, Fraksi NasDem akan mendorong percepatan penyelesaian kasus sekaligus memperkuat sistem pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Regulasinya sudah ada, aturannya sudah lengkap. Yang perlu diperkuat adalah pengawasannya. Ini akan menjadi masukan penting bagi kami untuk mendorong kementerian terkait meningkatkan fungsi pengawasan,” katanya.
Dini juga meminta para korban tetap bersabar mengikuti proses yang sedang berjalan, sembari terus memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur yang tersedia.
“Kerugian yang dialami para jamaah bukan jumlah yang kecil. Karena itu hak-hak jamaah harus terus diperjuangkan sampai mendapatkan penyelesaian yang adil,” tegasnya.
Para korban berharap dukungan Komisi VIII DPR RI dapat mempercepat langkah pemerintah, aparat penegak hukum, serta kementerian terkait dalam memberikan kepastian hukum, pemulihan hak jamaah, dan penyelesaian kasus yang telah menimbulkan kerugian besar bagi ribuan calon jamaah umrah.
Sebagai tindak lanjut perjuangan mereka, pada Kamis (18/6/2026) para korban juga dijadwalkan diterima Komisi III DPR RI untuk mengadukan persoalan tersebut sekaligus mencari solusi dan jalan keluar atas kasus yang hingga kini masih menyisakan ketidakpastian bagi para jamaah.
Komentar