Nur Faizin Desak Pemerintah Segera Atasi Antrean BBM di Madura, Pasokan Pertalite dan Solar Harus Kembali Normal

Baca Juga

 

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Nur Faizin.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya – Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Nur Faizin, merespons keluhan masyarakat terkait maraknya antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Madura. Kondisi tersebut terutama terjadi pada kendaraan yang mengantre untuk memperoleh BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar.

Keluhan juga datang dari masyarakat. Hadi, salah seorang warga Bangkalan, membenarkan bahwa antrean kendaraan di SPBU telah terjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Saya lihat beberapa hari ini di SPBU antre. Bahkan di Pertashop juga antre, sementara di tingkat pengecer banyak yang kosong. Saya akhirnya mengisi BBM di Pertashop karena antreannya tidak terlalu lama," ujarnya kepada media.

Menanggapi kondisi tersebut, Nur Faizin mendesak pemerintah bersama pihak-pihak terkait agar segera mengambil langkah cepat untuk memastikan distribusi dan pasokan BBM di seluruh SPBU di Madura kembali normal. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, distribusi barang, serta perputaran roda perekonomian daerah.

"Pemerintah harus segera memastikan distribusi dan pasokan BBM ke seluruh SPBU di Pulau Madura berjalan lancar. Jangan sampai masyarakat terus dibebani antrean panjang hanya untuk mendapatkan Pertalite maupun Bio Solar," ujar Nur Faizin, Sabtu (27/6/2026).

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jatim itu juga meminta instansi terkait maupun pihak Pertamina segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terjadinya antrean BBM. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak memicu kepanikan masyarakat atau panic buying.

"Kebutuhan BBM masyarakat harus menjadi prioritas. Jika memang ada kendala distribusi, harus segera diatasi dengan langkah konkret sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Madura tidak terganggu," terangnya.

Selain itu, Nur Faizin mendorong agar pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi semakin diperketat sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran serta mampu mencegah potensi penyalahgunaan subsidi pemerintah.

Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga berbagai sektor produktif yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM, seperti nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga sektor transportasi.

"Kalau kondisi ini terus berlangsung, yang dirugikan bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga nelayan, petani, pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) hingga sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Pemerintah harus hadir memberikan solusi secepatnya," tutupnya. (Fiq)