 |
| Puluhan warga saat gelar aksi demontrasi di depan Kantor PLN Sumenep.(Dok/Istimewa). |
Koordinator lapangan aksi, Abdul Fikri, mengatakan demonstrasi dilakukan untuk mengingatkan PLN agar tidak menghindari tanggung jawab dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Kami datang untuk menagih komitmen dan tanggung jawab PLN. Jangan sampai masyarakat kecil yang dirugikan, sementara proses hukum berjalan tanpa ada itikad baik dari pihak PLN," kata Abdul Fikri di sela aksi.
Menurut Fikri, pohon siwalan yang ditebang bukan sekadar tanaman, melainkan menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga. Daunnya dimanfaatkan sebagai bahan baku tikar, sedangkan air niranya diolah menjadi gula.
Kasus tersebut bermula dari dugaan penebangan dua pohon siwalan dan dahan pohon memba milik Mahyuni di Dusun Tenggina, Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang. Penebangan diduga dilakukan untuk kepentingan program listrik desa tanpa persetujuan pemilik lahan.
Mahyuni kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Batang-Batang dengan nomor laporan LP/B/05/V/2026/SPKT/POLSEK BATANG-BATANG/POLRES SUMENEP/POLDA JATIM. Hingga kini, perkara tersebut masih dalam tahap klarifikasi dan pemeriksaan saksi.
Menanggapi ketidakhadiran dalam pemeriksaan penyidik, perwakilan PLN Sumenep, Dani, mengatakan pada pemanggilan pertama pihaknya mengaku tidak menerima surat panggilan. Sementara pada pemanggilan kedua, surat telah diterima, namun PLN mengajukan penundaan.
"Pada panggilan pertama tidak ada surat yang masuk. Panggilan kedua ada surat, tetapi kami mengajukan penundaan," ujar Dani.
Saat ditanya alasan mengajukan penundaan, Dani menyatakan hal tersebut merupakan hak PLN.
"Itu hak kami," katanya singkat. (Sid)
Komentar