Kekuatan Fiskal Surabaya Tinggi, PAD 64 Persen dan Masih Berpeluang Naik

Baca Juga

Ilustrasi (Dok/AI). 

Lensajatim.id, Surabaya– Kota Surabaya memiliki kekuatan fiskal yang relatif mandiri. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD mencapai sekitar 64 persen.

Angka tersebut masih berpeluang meningkat. Potensi ekonomi Surabaya dinilai sangat besar, terutama pada sektor industri, perdagangan, dan jasa yang menjadi daya tarik investasi.

Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim menegaskan, APBD Kota Surabaya bahkan berada di atas APBD 32 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

APBD Surabaya juga disebut lebih tinggi dibandingkan APBD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sumatera Selatan (Sumsel).

Sementara itu, rasio PAD Surabaya terhadap total pendapatan daerah berada di kisaran 64 persen. Artinya, sekitar 36 persen pendapatan masih berasal dari transfer pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Lutfil mengatakan, rasio fiskal 64 persen tergolong tinggi. Sebab, rata-rata rasio fiskal kabupaten/kota di Indonesia masih berada di bawah 16 persen.

“Rasio 64 persen tergolong mandiri secara fiskal. Dan Kota Surabaya masih berpeluang menaikkan rasio fiskalnya, karena potensi ekonomi daerah ini sangat besar,” kata Lutfil Hakim dalam dialog rutin pengurus PWI Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Meski tergolong kuat, rasio fiskal Surabaya masih berada di bawah Kabupaten Badung, Bali, yang mencapai 92 persen. Dengan rasio tersebut, ketergantungan Badung terhadap TKD hanya sekitar 8 persen.

Menurut Lutfil, Surabaya masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya. Salah satu pemicunya adalah kekuatan ekonomi daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Derivasi PDRB Kota Surabaya yang mencapai sekitar Rp900 triliun dinilai dapat menjadi trigger untuk meningkatkan pendapatan positif Kota Pahlawan.

“Keberhasilan kekuatan fiskal Kota Surabaya tidak lepas dari kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi yang notabene memiliki perspektif luas tentang investasi di daerah,” kata Lutfi.

Dengan potensi industri, perdagangan, jasa, dan investasi yang besar, penguatan PAD dinilai menjadi peluang bagi Surabaya untuk semakin memperkecil ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat sekaligus memperkuat kapasitas fiskalnya. (Red)