 |
| Para tokoh dan kiai yang masuk bursa Calon Ketua Umum PBNU.(Dok/Istimewa). |
“Setelah panggung seremoni diturunkan, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Muktamar benar-benar menjadi ruang merawat marwah keulamaan dan menentukan arah NU memasuki abad keduanya,” ujar Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, Kamis (27/8/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Cak Dar itu, pidato pembukaan Ketua Panitia Gus Ipul dan Ketua Umum PBNU menyisakan kesan adanya jarak. Tidak ada penyebutan nama satu sama lain secara eksplisit maupun kehangatan komunikasi yang semestinya menjadi teladan dalam organisasi yang menjunjung ukhuwah.
Kesan serupa terasa dalam pidato Rais Aam KH Miftachul Achyar yang disampaikan dalam bahasa Arab. Meski demikian, Cak Dar tidak ingin tergesa-gesa menyimpulkan adanya konflik.
“Saya berharap itu hanya kesan dari cara penyampaian pidato. Namun, NU tidak boleh membiarkan publik menangkap kesan bahwa para pemimpinnya saling meniadakan,” katanya.
Ia menegaskan, NU bukan organisasi biasa. Sebagai organisasi keulamaan yang lahir sebelum Indonesia merdeka, NU memiliki peran besar dalam kehidupan agama, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Karena itu, NU harus bermitra dengan pemerintah, bukan menghamba. NU perlu mendukung ketika benar, mengkritik saat diperlukan, dan berdiri tegak membela kepentingan umat serta konstitusi.
“NU dan Muhammadiyah adalah sayap sekaligus mata Garuda Indonesia. Keduanya tidak boleh kehilangan daya kritis hanya karena kedekatan dengan kekuasaan,” ujarnya.
Muktamar, lanjut Cak Dar, bukan sekadar memilih Ketua Umum PBNU dan Rais Aam, melainkan menentukan nakhoda NU memasuki abad kedua. Pemimpin yang dibutuhkan harus berintegritas, berilmu, mandiri secara politik, berani secara moral, mampu merawat tradisi, dan terbuka terhadap inovasi.
Tantangan NU ke depan meliputi perubahan demografi, disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan, krisis ekonomi, perubahan budaya generasi muda, pendidikan, ketimpangan sosial, politik identitas, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi publik.
Karena itu, isu dugaan politik uang atau pembelian dukungan dalam proses pemilihan harus menjadi perhatian serius.
“Saya tidak ingin menjadikannya tuduhan. Tetapi jika benar terjadi, persoalannya jauh lebih serius daripada sekadar persaingan kandidat,” tegasnya.
Menurutnya, proses pemilihan yang tercemar transaksi akan merusak pesan moral NU. Pemimpin yang lahir dari transaksi juga dipertanyakan kemampuannya membawa NU menuju abad kedua.
Cak Dar berharap perbedaan di arena Muktamar tidak berkembang menjadi konflik dan kesan adanya jarak antarelite hanya bersifat sementara. Sebab, terlalu mahal harga yang harus dibayar jika perbedaan elite merembet menjadi perpecahan jamaah.
“NU harus menjadi suluh peradaban, menjawab perubahan zaman tanpa kehilangan akar tradisi, menjadi kekuatan moral yang mampu mengingatkan pemerintah, serta menjadi rumah besar umat, bukan arena pertarungan kepentingan segelintir elite,” katanya.
Keberhasilan Muktamar, menurutnya, bukan hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih, melainkan oleh kualitas, integritas, rekam pengabdian, dan kemampuan pemimpin dalam membaca masa depan.
Muktamar NU ke-35 diharapkan melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya menang dalam pemilihan, tetapi juga unggul dalam keteladanan. Muktamar di Jombang harus menjadi Muktamar Peradaban, bukan arena perebutan kekuasaan.
Jabatan di NU bukan sesuatu yang harus diburu, melainkan amanah yang dipertanggungjawabkan di hadapan umat, sejarah, dan Allah SWT. (Red)
Komentar