Lensajatim.id, Surabaya – Persiapan Musyawarah Nasional (Munas) III Badan Pimpinan Nasional (BPN) Asosiasi Tenaga Ahli dan Trampil Konstruksi Indonesia (APTAKSINDO) serta BPN Perkumpulan Rekanan Jasa Konstruksi Indonesia (PERJASI) memasuki tahap akhir. Mengusung tema "Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri", Munas dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Agustus 2026 di Leedon Hotel & Suites, Surabaya.
Ketua Pelaksana Munas III, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Ketua Dewan Pendiri R. Mohammad Ali bersama Abdul Rasyid dan Sugiharto dalam Rapat Pleno Persiapan Pra Munas yang digelar pada Selasa (5/8/2026) di Leedon Hotel & Suites, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya.
Hingga saat ini, panitia telah menerima konfirmasi kehadiran dari 15 Badan Pimpinan Provinsi (BPP) PERJASI dan APTAKSINDO dari berbagai daerah di Indonesia.
Syarifudin menegaskan, Munas merupakan forum tertinggi dalam organisasi yang memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai ajang evaluasi, tetapi juga menentukan arah kebijakan organisasi ke depan.
"Munas adalah forum tertinggi organisasi. Fungsinya tidak hanya evaluasi, tapi juga menyusun arah kebijakan, melakukan regenerasi kepemimpinan, dan menyempurnakan AD/ART agar selaras dengan dinamika hukum dan kebutuhan pembangunan nasional," tegasnya.
Menurutnya, tema "Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri" mencerminkan komitmen PERJASI dan APTAKSINDO untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur nasional.
Salah satu agenda utama Munas III adalah pembahasan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam perspektif hukum organisasi, AD/ART merupakan konstitusi internal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional, mulai dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi layanan, hingga penguatan tata kelola organisasi modern.
Syarifudin menekankan, penyempurnaan AD/ART harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance.
"Revisi ini penting agar PERJASI dan APTAKSINDO tetap memiliki legitimasi, kredibilitas, dan daya saing. Kita juga harus memastikan organisasi berjalan sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan regulasi sektoral bidang konstruksi," jelasnya.
Selain pembahasan AD/ART, Munas III juga menjadi momentum penting untuk regenerasi kepengurusan di tingkat Badan Pimpinan Nasional. Menurut Syarifudin, proses regenerasi tidak sekadar pergantian pengurus, tetapi menjadi bagian dari kaderisasi berkelanjutan guna melahirkan pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan visioner.
"Kepemimpinan baru di BPN harus mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. PERJASI dan APTAKSINDO harus terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam peningkatan SDM konstruksi, inovasi, dan daya saing sektor jasa konstruksi, baik nasional maupun global," tambahnya.
Penguatan tata kelola organisasi juga menjadi perhatian dalam Munas III. Agenda tersebut meliputi sistem pemilihan yang demokratis, mekanisme penyelesaian sengketa internal, penguatan kaderisasi, hingga pengelolaan organisasi berbasis teknologi informasi.
Dengan dukungan dari 15 BPP serta semangat kebersamaan yang diusung melalui tema "Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri", Syarifudin berharap Munas III mampu menghasilkan kebijakan organisasi yang lebih progresif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan sektor jasa konstruksi di masa depan.
"Munas di Surabaya ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru BPN. Lebih dari itu, harus melahirkan arah organisasi yang berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
Rapat pleno persiapan turut dihadiri unsur Dewan Pendiri serta jajaran inti BPN PERJASI dan APTAKSINDO guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan Munas III berjalan profesional, tertib, dan berintegritas. (Red)
Komentar