![]() |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama saat wawancara dengan wartawan.(Dok/Istimewa). |
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat evaluasi sekaligus memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar keamanan pangan dan pemenuhan gizi.
Menurut Ning Lia, rencana yang berada di bawah kendali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto.
“Langkah Pemprov Jawa Timur untuk mengumpulkan seluruh pengelola SPPG ini sangat baik. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik, terutama dari sisi keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Ning Lia.
Ia menilai persoalan keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG sudah selayaknya mendapat perhatian serius. Terlebih, kejadian serupa telah berulang di sejumlah daerah sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh agar tidak kembali terjadi.
“Masalah keracunan makanan ini memang sudah seharusnya menjadi perhatian serius. Apalagi kejadian serupa sudah berulang. Jangan sampai persoalan yang sama terus terjadi dan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” katanya.
Ning Lia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian keracunan MBG yang menimpa para penerima manfaat di Kabupaten Sidoarjo.
Sebagai bentuk kepeduliannya, pada Rabu malam (2/9/2026), ia menjenguk sejumlah korban, termasuk para santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam yang masih menjalani perawatan intensif.
Para santri dari pesantren tersebut menjadi kelompok korban dengan jumlah terbanyak, yakni lebih dari 400 santri.
Kondisi tersebut, menurut Ning Lia, menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG untuk semakin memperketat pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan.
“Keprihatinan saya sangat mendalam kepada seluruh korban, khususnya anak-anak dan para santri yang harus menjalani perawatan. Semoga semuanya segera diberikan kesembuhan,” tuturnya.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat sistem pengawasan SPPG.
Pengawasan tersebut, kata dia, perlu dilakukan mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan, distribusi hingga makanan diterima oleh para penerima manfaat.
“Program MBG ini adalah program besar dan sangat baik karena menyangkut pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai tujuan baik dari program ini justru terganggu karena persoalan keamanan pangan,” pungkasnya. (Red)


Komentar