 |
| H. Achmad Sudiyono.(Dok/Istimewa). |
Gus Kikin, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, ditetapkan dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026). Ia menggantikan Ketua Umum PBNU sebelumnya, KH Yahya Cholil Staquf.
Penetapan dilakukan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) berdasarkan musyawarah mufakat, setelah sebelumnya memperoleh restu tertulis Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar.
Tokoh masyarakat sekaligus tokoh NU Kabupaten Jember, H. Achmad Sudiyono, menyambut positif kepemimpinan Gus Kikin. Namun, ia mengingatkan agar kepemimpinan baru PBNU tidak hanya memperkuat organisasi dari atas, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi warga di tingkat akar rumput.
“Selamat kepada Gus Kikin, saya yakin beliau mampu mengemban amanah untuk NU yang lebih baik lagi,” ucap H. Achmad, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah terbesar PBNU lima tahun ke depan adalah membangun ekonomi kerakyatan yang benar-benar menyentuh kehidupan warga Nahdliyin.
Ia menilai persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat saat ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan dengan anggota yang mencapai puluhan juta di seluruh Indonesia.
“NU jangan hanya besar secara organisasi, tetapi harus terasa manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
H. Achmad menyebut tiga sektor yang harus menjadi perhatian serius PBNU, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Dari ketiganya, ekonomi kerakyatan dinilai menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dijawab melalui program nyata dan kehadiran langsung di tengah masyarakat.
Ia mendorong warga Nahdliyin tidak hanya menjadi objek program, tetapi tampil sebagai pelaku ekonomi melalui koperasi, UMKM, pesantrenpreneur, pertanian, perdagangan, ekonomi digital hingga pengembangan produk lokal.
“Jangan sampai program pemberdayaan ekonomi hanya ramai saat peluncuran, tetapi hilang ketika pendampingannya selesai,” tegasnya.
Menurut H. Achmad, penguatan ekonomi NU harus diarahkan pada persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Program PBNU harus mampu menjawab kebutuhan petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku UMKM hingga keluarga Nahdliyin di desa.
Karena itu, setiap program pemberdayaan ekonomi harus memiliki target, pendampingan, serta ukuran keberhasilan yang jelas. Dengan demikian, program tidak berhenti pada konsep maupun seremoni, tetapi menghasilkan perubahan terhadap kesejahteraan warga.
“Jangan sampai program hanya bagus dalam konsep, tetapi tidak menjawab persoalan petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku UMKM dan keluarga Nahdliyin di desa,” ujarnya.
Selain ekonomi, H. Achmad juga menyoroti pentingnya penguatan sektor pendidikan. NU dinilai memiliki modal besar melalui pesantren, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi. Tantangannya bukan lagi sekadar memperbanyak lembaga, melainkan meningkatkan kualitas dan pemerataan.
“Jangan sampai NU memiliki banyak lembaga pendidikan, tetapi kualitasnya berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Sementara di sektor kesehatan, NU dinilai perlu memperkuat program yang langsung menyentuh keluarga, mulai edukasi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, lansia, sanitasi, gizi hingga pencegahan penyakit. Menurutnya, kehadiran NU tidak harus selalu diwujudkan dalam pembangunan rumah sakit besar.
Lebih jauh, ia meminta suara warga di tingkat ranting dan desa menjadi bagian penting dalam menentukan arah program PBNU. Menurutnya, kebutuhan masyarakat bawah harus menjadi dasar dalam merancang kebijakan dan program organisasi.
“Muktamar seharusnya tidak hanya menghasilkan siapa ketua umum, tetapi juga menghasilkan arah perjuangan yang jelas dan program yang bisa diukur keberhasilannya,” ujarnya.
H. Achmad berharap kepemimpinan Gus Kikin mampu membawa NU semakin kuat sekaligus semakin dekat dengan masyarakat. Ia menilai ukuran keberhasilan organisasi bukan semata pada besarnya struktur, melainkan seberapa jauh manfaatnya dirasakan warga.
“Sebab, NU boleh besar secara organisasi. Namun, ukuran kebesaran yang sesungguhnya adalah ketika kebesaran itu dirasakan manfaatnya oleh warganya,” paparnya.
Ia pun mengingatkan agar penguatan PBNU tidak menciptakan jarak dengan masyarakat yang menjadi basis utama organisasi.
“Jangan sampai NU terlihat besar dari atas, tetapi terasa jauh bagi warga di bawah,” tandasnya. (Had)
Komentar