Joko Faktor Penentu?
Oleh: Moch Eksan*
lensajatim.id.OPINI - Pilkada Serentak 2020, tinggal hitungan hari. Rabu, 9 Desember 2020, tak kurang 56 hari lagi. Saat itulah, waktu yang paling bersejarah, seluruh rakyat Indonesia yang menggelar Pilkada, menggunakan haknya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Siapa yang bertahan, siapa yang tumbang, siapa yang menang, siapa yang kalah, rakyatlah yang menentukannya.
Dalam fiqih pemilu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, merupakan manifestasi bai'atul ammah dalam fiqhus-siyasah. Dalam falsafah demokrasi Yunani, penggunaan hak pilih adalah perwujudan dari vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara tuhan). Kepala daerah terpilih, berarti suara ri'ayah dan ilahiah, dimana bidayatul imaratuha wa nihayatuha (awal dan akhir kepemerintahaannya), adalah suara rakyat. Sekali lagi, ini suara rakyat, bukan suara yang lain.
Sayangnya, pemerintah berkuasa cenderung lalai, seperti ramalan Lord Acton, Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut benar-benar korup). Korupsi dalam konteks ini bukan hanya berhubungan dengan penyalahggunaan uang negara, akan tetapi penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan, aturan dan pengingkaran janji dan lain sebagainya.
Rakyat dalam mekanisme demokrasi universal, merupakan "hakim" bagi penguasa yang lalai di atas. Lazimnya, di negara demokrasi yang mapan, seperti di Amerika Serikat, untuk mengakhiri rezim yang tersesat di jalan terang demokrasi, rakyat berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya. Angka partisipasi politik rakyat dalam kondisi itu lumrahnya sangat tinggi.
Bagaimana dengan Pilkada Jember sebagai even demokrasi lokal? Apakah demokrasi lokal akan mencerminkan nilai universalitasnya? Sangat sulit untuk menjawab dua pertanyaan besar tersebut. Pilkada Jember menjadi teks demokrasi yang bisa saja mengukuhkan teori atau justru malah meruntuhkannya. Dinamika politik kabupaten Pendhalungan ini sangat menarik secara teoritis maupun praktis, dalam memperkaya spektrum demokrasi universal.
Saat ini, Bupati petahana adalah bupati paling kontroversial selama kepemimpinan daerah di Jember semenjak 1929 sampai sekarang. Sementara itu, Bupati Faida maju kembali melalui jalur perseorangan melawan 2 koalisi partai, baik Haji Hendi dari Partai NasDem, Gerindra, PKS, PPP dan demokrat, maupun Salam dari PKB, PDIP, Golkar, PAN, Perindo, dan Berkarya. 3 pasangan calon bupati tersebut sedang mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan amanah rakyat pada Pilbup mendatang.
Rio Prayogo, Direktur Eksekutif PRC, mengemukakan, Pilbup Jember adalah pilkada yang paling menarik, dan hasilnya unpredictable. Sebab, meski tingkat kepuasan terhadap bupati petahana di bawah 50 persen dan terjadinya trend penurunan kemenangan calon perseorangan, akan tetapi popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas 2 calon penantangnya belum terlihat nyata akan menaklukan rezim yang penuh gonjang ganjing ini. Barangkali, kondisi pandemi Covid-19 ini menjadi penghalang bagi gerakan sosialisasi dan kampanye Hendi dan Salam di akar rumput pemilih.
Banyak hasil survey yang beredar di media sosial. Publik pun dibuat bingung, apakah hasil survey itu sungguhan ataukah abal-abal. Yang pasti, hasil survey itu alat propaganda pemenangan. Ada LS LBC yang memenangkan Salam dengan 34 persen, Faida 32 persen, dan Hendi 24 persen. Sedangkan, undecided voters 28 persen. Ada LSIN yang memenangkan Hendi dengan 47 persen, Faida 32 persen dan Salam 18 persen. Dan ada pula yang memenangkan Faida dengan 31,8 persen, Hendi 27,5 persen, dan Salam 20,3 persen. Sedangkan, undecided voters 19,5 persen.
Lepas benar atau tidak hasil survey di atas, yang jelas masing-masing pasangan calon akan memperoleh suara yang lumayan besar, dan punya peluang besar pula untuk memenangkan Pilbup Jember 2020 ini. Apalagi, tak ada satu pun pasangan calon yang bergerak dengan benar-benar terstruktur, sistematis dan massif. Semua melakukan gerakan sporadis. Sehingga, wajar fenomena kemenangan Pak Djalal pada Pilbup Jember 2005, mencapai 600 ribu lebih, lawan Pak Samsul dan Pak Mahmud, tampaknya sulit terulang kembali. Terkecuali ada tsunami politik yang melanda Jember.
Yang unik, hasil survey LSI per 9-13 Juli 2020, nama Joko Susanto yang urung ikut berlaga pada Pilbup Jember, punya 7-11 persen dukungan tertutup dengan 4 atau 2 pasangan calon. Laki-laki kelahiran Kediri, 25 Maret 1960 ini, justru punya modal sosial yang bisa menjadi penentu hasil akhir Pilkada sekarang. Lebih-lebih undecided voters masih relatif tinggi antara 19-28 persen.
Suara Djos --panggilan akrab Joko Susanto, masih tak bertuan. Pengusaha properti ini belum menentukan pilihan, kepada siapa suara dukungannya akan diarahkan. Kendati, Salam dan Hendi sudah sowan kepadanya untuk sekadar silaturrahmi dan/atau terselip permintaan dukungan secara resmi.
Apakah Faida, Hendi, atau Salam yang menjadi pemenang? Pilbup sekarang, justru ditentukan oleh suara bakal calon yang tersisih di babak pencalonan oleh 2 calon yang berangkat dari jalur partai politik. Tapi, Djoslah yang justru akhirnya menjadi penentu ending kompetisi politik lokal ini. Siapa yang bisa merebut hatinya dan mengakomodir visi misi pembangunannya dalam kampanye dan agenda kerja 5 tahun Jember, maka dialah Bupati Jember 2021-2026.
*Penulis adalah Pendiri Eksan Institute
Komentar