> Ketua Banggar DPR RI Mengusulkan Madura Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus
|
Menu Close Menu

Ketua Banggar DPR RI Mengusulkan Madura Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus

Senin, 30 November 2020 | 20.18 WIB

Ketua BANGGAR DPR RI, M.H. Said Abdullah


lensajatim id Sumenep- 
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, mengusulkan pada pemerintah agar menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal itu menyusul kebijakan pemerintah yang telah membubarkan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS). Pembentukan KEK diyakini mampu menggerakkan pembangunan ekonomi di wilayah Madura.


Menurut Said, tingkat kemiskinan di empat kabupaten di Madura tertinggi di Jawa Timur. Ia menyebut tahun 2019 kemiskinan di Bangkalan mencapai 18,9 persen, Sampang 20,71 persen, Pamekasan 13,95 persen dan Sumenep 19,48 persen. Melihat fakta tersebut, Said mengatakan keberadaan BPWS tidak berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sejak didirikan tahun 2008 lalu.


“Saya setuju dengan langkah pemerintah untuk pembubaran BPWS,” kata dia dalam keterangan rilisnya. Senin (30/ 11 2020)


Wakil rakyat dari Dapil XI JawaTimur yang meliputi seluruh wilayah Madura itu mengatakan penetapan KEK Madura dapat bertumpu pada potensi Madura sebagai bagian penopang komoditas strategis nasional seperti garam, tembakau, ternak sapi dan jagung. Ia mengatakan hal itu sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah sebagai penopang ekspor nasional.


Selain itu, ia menekankan skala usaha UMKM harus menjadi tulang punggung dalam pembentukan KEK Madura nanti. Karenanya, alokasi sumber daya dan insentif harus tertuju pada pelaku UMKM se kawasan Madura. Termasukan juga percepatan pembangunan di Madura harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan, penguatan dan pelestarian modal sosial dan budaya. 


“Sebagai kawasan yang meletakkan agama dan tradisi sangat tinggi, maka pembangunan ekonomi Madura harus diletakkan dalam pelestrarian identitas, sehingga kemajuan Madura adalah kemajuan pembangunan yang tanpa kehilangan jati diri,” ungkapnya.


Selebihnya, Said mengatakan kerangka kerja BPWS selama ini lebih terkosentrasi pada pembangunan infrastruktur, padahal infrastruktur bukan satu-satunya pendekatan percepatan pembangunan di Madura. Hal itu justru mendorong penghisapan sumber daya yang dimiliki oleh rakyat Madura ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Madura. Sehingga pembangunan model trickle down effect  membuahkan kritik.


“Percepatan pembangunan di kawasan Madura membutuhkan pendekatan terintegrasi, baik infrastruktur, sumber daya manusia, sumber daya alam, budaya-agama, lingkungan dan maritime,” jelasnya.(Mat/Had)

Bagikan:

Komentar