 |
| Dr. Rizal Ramli dalam orasi kebangsaan 113 Tahun Kebangkitan Nasional yang digelar di Gedung Joang, Menteng Raya 31, Jakarta Pusat. (Dok/istimewa) |
lensajatim.id Surabaya-Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk mengubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih dan amanah. Demikian orasi yang disampaikan tokoh nasional Rizal Ramli dalam acara yang juga dilaksanakan secara daring via zoom itu.
“Kita harus kembali berjuang agar demokrasi kriminal ini diubah menjadi yang bersih dan amanah,” tegas Rizal Ramli dalam orasi kebangsaan yang bertemakan “113 Tahun Kebangkitan Nasional Kebangkitan Seluruh Rakyat Indonesia: Jalan Keadilan dan Kemakmuran” yang digelar di Gedung Joang, Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, Jumat (28/5/2021).
Rizal Ramli meyakini, dengan mengubah demokrasi kriminal menjadi yang bersih dan amanah, maka demokrasi akan bekerja untuk keadilan dan kemakmuran rakyat. Bukan hanya menjadi pesuruh oligarki, elite, dan dinasti kekuasaan politik dan ekonomi.
“Hanya dengan jalan perjuangan itu, demokrasi bisa bermanfaat untuk memberikan keadilan, kemakmuran dan kejayaan untuk seluruh bangsa Indonesia,” tukas aktivis mahasiswa era 77/78 yang pernah mendekam di Lapas Sukamiskin saat memperjuangkan demokrasi di era pemerintahan Soeharto itu.
Di awal reformasi, menurut Rizal Ramli, demokrasi sudah berjalan sesuai dengan track-nya. Alhasil, perekonomian bangkit kembali, penegakkan hukum dapat terwujud dengan baik, masyarakat dapat hidup aman dan damai. Namun, sambung Rizal Ramli, hal itu hanya berjalan sebentar saja.
"Awal-awal reformasi memang banyak perbaikan, tetapi keberhasilan dan kemenangan itu sangat singkat sekali, hanya sebentar saja rakyat kita menikmati suasana yang demokratis dan bebas KKN. Tapi, setelah itu anasir-anasir otoriter dan korup mengambil alih kekuasaan dan membalikkan kembali Indonesia menjadi semi otoriter, KKN-nya luar biasa," sesal Rizal Ramli.
Penasehat Forkom Jurnalis Nahdliyin ini menyebut, kemunduran demokrasi disebabkan adanya syarat ambang batas presiden atau presidential treshold. Sebab, kata Rizal Ramli, aturan itu sama sekali tidak memberi peluang bagi calon pemimpin pilihan rakyat yang kredibel dan berintegritas.
"Presidential treshold malah memperkuat bargain parpol untuk bertransaksi dengan figur yang ingin maju dalam kontestasi pilpres. Bila figur itu tak ada uang, maka inilah celah pengusaha hitam untuk mensponsorinya. Jika terpilih, tentunya lebih mengakomodir kepentingan sponsor ketimbang mensejahterakan rakyat. Inilah yang saya sebut demokrasi kriminal," cetus Rizal Ramli.
Terkait dengan adanya pertanyaan tentang peluang Indonesia keluar dari krisis multidimensi, Rizal Ramli menyatakan optimis. Bahkan, sambung Rizal Ramli, peluang itu sangat terbuka lebar.
Syaratnya, sebut Rizal Ramli, seluruh potensi rakyat Indonesia digerakkan dan semua potensi strategis dan sumber daya alam nasional benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. “(Dengan begitu) kita akan cepat keluar dari krisis multidimensi ini!” yakin Rizal Ramli.
Agar Indonesia berdaulat dan berjaya, kata mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, ekonomi nasional harus dikelola dengan melaksanakan Ekonomi Konstitusi UUD'45. Yaitu ekonomi dari, dengan, dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
“Bukan ekonomi neoliberalisme yang menjadi pintu masuk neo-kolonialisme baru, dan bukan kegiatan ekonomi yang lokasinya di Indonesia, tapi manfaat dan nilai tambahnya untuk kemakmuran orang asing,” tandas ekonom yang dikenal dekat dengan Gus Dur itu. (Had/Red
Komentar