 |
| M. Muhri, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumenep saat menerima aksi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Depan Kantor DPRD Kabupaten Sumenep. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Sumenep- Wacana yang berkembang tentang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi (BBM) mendapatkan reaksi keras dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.
Sejumlah aktivis HMI yang terdiri dari HM Komisariat STKIP PGRI Sumenep dan Komisariat Ibnu Khuldun Pragaan berunjuk rasa di depan Kantor DPRD setempat untuk menyuarakan beberapa aspirasinya yang salah satunya adalah soal penolakan rencana kenaikan BBM bersubsidi.
Mereka dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut dengan alasan bisa menyusahkan rakyat. Apalagi, ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi covid 19.
" Ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih pasca pendemi," kata Sahid Badri, Koordinator Aksi. Jumat, (02/10/2022).
Tidak hanya itu, aksi mahasiswa tersebut juga menyampaikan aspirasi, agar pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan tarif dasar listrik.
Kemudian yang ketiga, para pendemo meminta pemerintah untuk pemerintah meninjau lokasi-lokasi tambang galian C yang ada di Kabupaten Sumenep. Sebeb, berdasarkan temuan mereka banyak yang diduga tidak memiliki ijin.
M. Muhri, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep yang menemui para pendemo menegaskan bahwa pada intinya dirinya sepakat dengan aspirasi yang disampaikan mahasiswa agar pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
" Sebab saat ini ekonomi belum benar-benar pulih pasca pandemi Covid 19, kalau harga BBM bersubsidi naik, akan benar-benar membebani masyarakat," tegas Muhri yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumenep ini.
Pengurus PW GP Ansor Jatim menambahkan bahwa aspirasi mahasiswa selain penolakan rencana kenaikan BBM bersubsidi, juga soal penolakan rencana kenaikan tarif dasar listrik dan persoalan tambang. (Yud).
Komentar