 |
| H. Ahmad Iwan Zunaih, Anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi NasDem. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Surabaya- Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Sebagai upaya membantu masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyiapkan dana yang sangat fantastis yaitu sebesar 257 Miliar sebagai progam perlindungan sosial.
Dari jumlah anggaran tersebut, Pemprov memiliki berbagai program diantaranya pembebasan 100 persen pajak bagi pengemudi angkot dan ojek online (ojol).
Selain itu, Pemprov juga ada program operasi pasar, program ini disiapkan untuk 25 sampling BPS, dan kebetulan di Pantura tidak ada yang jadi sampel BPS. Di Surabaya ada 5, Malang 2, Banyuwangi ada 4, semua sampling BPS harus dilakukan operasi pasar yang dilakukan di setiap hari Minggu dan Senin.
Kemudian ada Trans Jatim Connect, berupa subsidi token listrik bagi keluarga kurang mampu. Berikutnya ada juga program subsidi transport, memastikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) bisa memenuhi kebutuhan nelayan serta program lainnya.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan serta apresiasi dari H. Ahmad Iwan Zunaih, selaku anggota Komisi B DPRD Jatim. Meski mengapresiasi politisi asal Fraksi NasDem ini memberikan sejumlah catatan.
" Tentu saya apresiasi program Pemprov seperti pembebasan pajak 100 bagi pengemudi angkot dan ojol. Tetapi harus benar-benar diverifikasi dengan baik, sehingga tepat sasaran," jelas wakil rakyat yang disapa Gus Iwan saat dikonfirmasi media. Rabu, (28/09/2022).
Kemudian, Gus Iwan juga mendorong ada subsidi yang diberikan pada nelayan selain dari ketersediaan bahan bakar solar.
" Pasar murah itu juga bagus untuk menjaga daya beli masyarakat, makanya harus diperluas itu pasar murah. Utamanya untuk daerah Pantura yang mayoritas nelayan," tandasnya.
Sebab, kata Gus Iwan, kenaikan harga BBM sangat berdampak pada masyarakat. Selain pengemudi angkot dan ojol, menurutnya nelayan sangat terdampak juga dengan kebijakan kenaikan BBM.
" Apalagi kondisi alam sekarang juga kurang mendukung bagi para nelayan. Meski sekarang mereka pergi melaut, namun mereka sering juga pulang dengan tangan kosong atau tidak mendapatkan tangkapan ikan, maka ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, khususnya Pemprov Jatim," pungkas wakil rakyat Dapil Gresik-Lamongan ini. (Had/Red).
Komentar