 |
| Fahrur Rozi (Tengah), Mantan Kepala Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah, Bangkalan Jawa Timur saat menjadi narasumber dalam acara Talk Show Politik di Rumah Kebangsaan Surabaya. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Surabaya- Gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan Kepala Desa beberapa waktu lalu di Jakarta terkait permintaan perpanjangan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun terus mendapatkan respon dari berbagai pihak.
Bahkan, banyak juga masyarakat yang menolak terhadap rencana tersebut. Ada yang menilai, upaya perpanjangan jabatan itu kental dengan nuansa politik, utamanya menjelang Pemilu tahun 2024 mendatang.
Fahrur Rozi, Mantan Kepala Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur menilai upaya penambahan jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun wacana atau gagasan yang perlu dikaji dan dikritisi dengan serius, khawatir aksi yang dilakukan oleh para kades itu hanya menjadi transaksional politik saja dan hidupnya oligarki desa.
“Jelas nuansa politis kelihatan saat ini desa malah mengancam parpol di tingkat nasional, karena pada aksi oleh para kades kemarin yang di Jakarta, para kades sempat mengancam suara-suara parpol apabila tuntutan 9 tahun masa jabatan tak penuhinya," jelas pria yang akrab disapa Kang Zi ini dalam acara Talk Show Politik di Rumah Kebangsaan Surabaya. Sabtu, (28/01/2023).
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini , menambahkan, bahwa desa adalah sebuah representasi berkembang sebuah negara. Oleh sebab itu dirinya mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawal kinerja Kadesnya masing-masing agar tidak mengakarnya nuansa politik di desa.
" Apalagi kalau tuntutan jabatan 9 tahun itu kabulkan oleh negara, tidak menutup kemungkinan para kepala desa agak sedikit abai terhadap tanggung jawabnya, secara masa jabatan 9 tahun itu hal yang lumayan lama dan mungkin untuk bermanuver diranah politik," pungkasnya. (Mfi/Red).
Komentar